PERLINDUNGAN KESELAMATAN PENGGUNA SEPEDA MOTOR OJEK KONVENSIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIKIH SIYASAH (Studi Kasus di Kecamatan Srengat)

FACHRUR ROZI, 126103213254 and NUR FADHILAH, 198011232003122002 (2025) PERLINDUNGAN KESELAMATAN PENGGUNA SEPEDA MOTOR OJEK KONVENSIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIKIH SIYASAH (Studi Kasus di Kecamatan Srengat). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (265kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (203kB)
	Text BAB I.pdf Download (342kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (607kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (437kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (331kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (570kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (212kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (303kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Fachrur Rozi, 126103213254, Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Ojek Konvensional Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fikih siyasah (Studi Kasus di Kecamatan Srengat), Program Studi Hukum Tatanegara, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025, Pembimbing: Dr. Hj. Nur Fadhilah, S.H.I, M.H. Kata Kunci: Perlindungan Keselamatan, Ojek Konvensional, Hukum Positif, Fikih siyasah Perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor ojek konvensional diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prakteknya di Kecamatan Srengat, perlindungan keselamatan masih diabaikan. Hal ini menjadi isu yang menarik untuk dikaji menggunakan perspektif hukum positif dan fikih siyasah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; 1) Bagaimana perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor ojek konvensional di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar? 2) Bagaimana perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor ojek konvensional dalam perspektif hukum positif? 3) Bagaimana perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor ojek konvensional dalam perspektif fikih siyasah? Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Triangulasi digunakan untuk pengecekan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor ojek konvensional di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar tidak dilaksanakan secara maksimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pengemudi ojek konvensional yang belum mematuhi ketentuan standar keselamatan berkendara, seperti penggunaan helm Standar Nasional Indonesia (SNI), pemeriksaan kelayakan kendaraan secara rutin, serta kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Masyarakat sebagai pengguna jasa ojek konvensional pun masih banyak yang kurang peduli terhadap aspek keselamatan ini, ditandai dengan kurangnya permintaan helm standar atau abai terhadap kelayakan kendaraan yang ditumpangi. 2) Dalam perspektif hukum positif, perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor ojek konvensional diatur dalam Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Namun dalam implementasinya, penegakan hukum terhadap ojek konvensional belum optimal. Masih minimnya tindakan tegas terhadap pelanggaran keselamatan, ditambah lemahnya sosialisasi serta pengawasan di lapangan menjadi hambatan utama. 3) Dalam perspektif fikih siyasah, peran pemerintah (ulil amri) untuk membuat aturan dan kebijakan yang bertujuan menciptakan kemaslahatan umat, termasuk dalam aspek keselamatan transportasi. Namun di lapangan, lemahnya implementasi aturan menunjukkan ketidakmaksimalan peran ulil amri dalam menjalankan amanah untuk menjaga keselamatan warganya. Selain itu, pengemudi ojek konvensional sebagai pihak yang memberi layanan seharusnya memahami bahwa menjaga keselamatan penumpang merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan agama yang tidak hanya sekadar kewajiban hukum negara, tetapi juga kewajiban syar’i dalam menjaga nyawa manusia.

Actions (login required)

View Item