PEMBAYARAN BEA HIBAH WASIAT TANAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH DAN FIQIH SIYASAH (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)

ROY HERMANSYAH, 126103212165 and SYAMSUL UMAM, 198011092023211009 (2025) PEMBAYARAN BEA HIBAH WASIAT TANAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH DAN FIQIH SIYASAH (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (929kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (307kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (173kB)
	Text BAB I.pdf Download (269kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (334kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (277kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (269kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (236kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (230kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (198kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan interpretasi di kalangan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terkait pembayaran bea hibah wasiat tanah, Sebagian PPAT merasa bahwa pembayaran pajak BPHTB seharusnya dilakukan setelah hak tanah atau bangunan benar-benar diperoleh oleh penerima, sedangkan yang lain melakukan pembayaran dilakukan pada saat pembuatan akta. Rumusan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana pembayaran bea hibah wasiat tanah di Kabupaten Tulungagung; 2. Bagaimana pembayaran bea hibah wasiat tanah di Kabupaten Tulungagung ditinjau perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch; 3. Bagaimana pembayaran bea hibah wasiat tanah di Kabupaten Tulungagung ditinjau perspektif fiqih siyasah. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif yuridis-empiris dan jenis pendekatanya deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan tahapan pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. Pembayaran Bea Hibah Wasiat Tanah Di Kabupaten Tulungagung direalisasikan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 Pasal 10 Ayat 2, yang mewajibkan pelunasan BPHTB dilakukan sebelum pembuatan akta hibah wasiat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung tertib administrasi perpajakan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2. Dalam tujuan hukum Gustav Radbruch dari sisi keadilan dalam pelaksanaan pembayaran bea hibah wasiat tanah terlihat dari penerapan aturan yang berlaku untuk semua pihak secara setara, tanpa adanya perlakuan khusus terhadap golongan tertentu, Dalam aspek kemanfaatan kebijakan ini tercermin dari berbagai manfaat praktis yang dirasakan baik oleh pemerintah, pelaksana teknis, maupun masyarakat, dari sisi administratif kebijakan pembayaran BPHTB sebelum akta dibuat membantu menertibkan proses dokumentasi, mempercepat pelayanan, dan meminimalkan risiko tumpang tindih kepemilikan. Dalam hal kepastian hukum, Perda Kabupaten Tulungagung telah memberikan dasar hukum yang kuat mengenai waktu dan syarat pembayaran BPHTB; 3. Pembayaran Bea Hibah Wasiat Tanah di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari perspektif Fiqih Siyasah idariyah realisasinya telah memenuhi prinsip kemaslahatan, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan pungutan seperti BPHTB guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan publik, dalam kebijakan tersebut dijalankan secara adil, transparan, dan proporsional. Namun demikian, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti minimnya sosialisasi, ketidaksamaan penafsiran di kalangan PPAT, dan lemahnya pemahaman masyarakat tentang prosedur hukum yang berlaku, Hal ini menandakan perlunya peningkatan dalam aspek edukasi masyarakat dan penyamaan persepsi teknis antarinstansi pelaksana, agar pelaksanaan aturan ini dapat berjalan lebih optimal dan menyeluruh. Kata Kunci: Pembayaran Bea Hibah Wasiat Tanah, Tujuan Hukum Gustav Radbruch, fiqih siyasah idariyah

Actions (login required)

View Item