IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL dan BATU BARA DALAM TINJAUAN KONSEP OTONOMI DAERAH (Studi Kasus di Kabupaten Kutai Kartanegara)

GENCAR ANJUR PRAYOGA, 12103193056 and SATRIO WIBOWO, 199106172019031018 (2025) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL dan BATU BARA DALAM TINJAUAN KONSEP OTONOMI DAERAH (Studi Kasus di Kabupaten Kutai Kartanegara). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (6MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (618kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (924kB)
	Text BAB I.pdf Download (402kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (422kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (381kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (365kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (514kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (238kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (436kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Gencar Anjur Prayoga, 12103193056, Problematika Pemberlakuan UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam Tinjauan Konsep Otonomi daerah (Studi kasus di Kabupaten Kutai Kartanegara), jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025, Pembimbing: Satrio Wibowo, M.H. Kata Kunci: UU Nomor 3 Tahun 2020, Pertambangan, Otonomi Daerah, Kutai Kartanegara, Desentralisasi. Pertambangan merupakan sektor strategis yang menyumbang kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Namun, sejak diberlakukannya UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, muncul berbagai problematika dalam praktik pengelolaannya, terutama dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu daerah penghasil batubara terbesar di indonesia menjadi lokasi yang tepat untuk mengkaji dampak kebijakan ini terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menelaah peraturan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan hasil observasi lapangan. Penulis mengkaji hubungan antara UUD Minerba baru dengan prinsipprinsip otonomi yang idatur dalam UUD 1945 serta UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pendekatan historis dan konseptual juga digunakan untuk melihat dinamika perubahan kewenangan pengelolaan sumber daya alam sebelum dan sesudah revisi UU. Hasil penelitian menunjukkan adanya sentralisasi kewenangan secara drastis oleh pemerintah pusat, yang berdampak pada berkurangnya peran daerah dalam proses perizinan, pengawasan, hingga distribusi manfaaat ekonomi. Hal ini tidak hanya menimbulkan tumpang tindih regulasi dan ketidakpastian hukum, tetapi juga memperlemah prinsip-prinsip desentralisasi yang telah dibangun pascareformasi. Ketidakterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan memperparah ketegangan antara kebijakan pusat dan kepentingan daerah. Penelitian ini merekomendasikan revisi lanjutan terhadap UU Minerba untuk memperkuat kolaborasi pusat-daerah, serta mendorong partisipasi lokal agar pengelolaan tambang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item