ANALISIS YURIDIS PRAKTIK ALIH GARAP TANAH PERHUTANI ANTAR PETANI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN AKAD IJARAH (Studi Kasus Di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung)

ILUQI ANNISA AL FITRI, 1860101222189 and ABDUL KHAIR WATTIMENA, 1978080420221101 (2025) ANALISIS YURIDIS PRAKTIK ALIH GARAP TANAH PERHUTANI ANTAR PETANI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN AKAD IJARAH (Studi Kasus Di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (781kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (256kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (184kB)
	Text BAB I.pdf Download (260kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (442kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (257kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (340kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (353kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (281kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (226kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Skripsi dengan judul; “Analisis Praktik Alih Garap Tanah Perhutani Antar Petani Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Akad Ijarah (Studi Kasus di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung” ini ditulis oleh Iluqi Annisa Al Fitri, NIM. 1860101222189, dengan pembimbing Dr. Abd. Khair Wattimena, M. H. Kata Kunci: Alih Garap, Tanah Perhutani, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Akad Ijarah Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik alih garap tanah Perhutani antar Petani di Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, yang dilakukan dalam konteks program Perhutanan Sosial melalui izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS). Namun dalam praktiknya, sebagian petani mengalihkan hak garap kepada petani lain melalui mekanisme kesepakatan, pembayaran sewa atau bentuk transaksi lain yang menyerupai sewamenyewa. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum karena hak kelola IPHPS tidak boleh dialihkan tanpa persetujuan pemerintah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik alih garap tanah Perhutani antar petani yang terjadi di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, untuk menganalisis praktik alih garap tanah Perhutani antar petani di Desa Besole berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan PP Nomor 23 Tahun 2021 dan menilai praktik alih garap tersebut berdasarkan prinsip akad ijarah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Ketua Kelompok Tani Hutan, dan petani penggarap, serta dokumentasi dan observasi. Analisis data dilakukan melalui model miles Huberman, dan saldana meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperiksa menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik alih garap di Desa Besole dilakukan melalui kesepakatan lisan kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan hak dan kewajiban antar petani serta pembayaran sewa-menyewa. Secara yuridis,praktik tersebut tidak sesuai dengan Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Pasal 212 ayat (2) yang melarang pengalihan hak kelola tanpa persetujuan pemerintah. Dari perspektif hukum Islam, mekanisme alih garap tersebut memenuhi beberapa unsur ijarah, seperti adanya objek manfaat, ujrah, dan kerelaan (taradhi) antar pihak. Namun akad menjadi tidak sepenuhnya sah karena petani tidak memiliki kewenangan penuh terhadap objek akad, mengingat hak kelola merupakan amanah negara yang tidak boleh dialihkan secara bebas.

Actions (login required)

View Item