BATASAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN ABOLISI TERHADAP TINDAK PIDANA EXTRAORDINARY CRIME DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN FIKIH SIYASAH

INTAN RATU NEGARA, 1860103221019 and MUHAMMAD AMIRIL A'LA, 199103172022031002 (2025) BATASAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN ABOLISI TERHADAP TINDAK PIDANA EXTRAORDINARY CRIME DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN FIKIH SIYASAH. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (321kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (250kB)
	Text BAB I.pdf Download (293kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (357kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (212kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (645kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (248kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (225kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (200kB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Batasan Hak Prerogatif Presiden dalam Memberikan Abolisi Terhadap Tindak Pidana Extraordinary Crime dalam Perspektif Hukum dan Fikih Siyasah” ini ditulis oleh Intan Ratu Negara, NIM. 1860103221019, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, pembimbing Muhammad Amiril A'la, M.H. Kata Kunci : Hak Prerogatif Presiden, Abolisi, Extraordinary Crime, Fikih Siyasah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh prinsip negara hukum (rechtsstaat) di Indonesia, yang mengharuskan setiap tindakan kekuasaan, termasuk penggunaan hak prerogatif presiden dalam pemberian abolisi, harus dilandasi dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Di sisi lain, fikih siyasah juga memiliki relevansi dalam mengatur batasan pemberian pengampunan, terutama terkait tindak pidana luar biasa (extraordinary crime). Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Apa saja batasan hukum yang mengatur hak prerogatif presiden dalam memberikan abolisi terhadap tindak pidana extraordinary crime menurut sistem hukum nasional? dan (2) Bagaimana perspektif fikih siyasah mengatur batasan hak prerogatif presiden dalam memberikan abolisi terhadap tindak pidana extraordinary crime?. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mengetahui batasan hukum nasional yang mengatur hak prerogatif Presiden dalam memberikan abolisi terhadap tindak pidana extraordinary crime; dan (2) Menganalisis perspektif fikih siyasah mengenai batasan tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan library research dengan analisis yuridis normatif dan fikih siyasah, mengumpulkan data dari sumber primer seperti UUD 1945 dan undang-undang terkait, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dalam hukum nasional, abolisi dibatasi oleh Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 yang memerlukan pertimbangan DPR, serta Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1954 yang mensyaratkan nasihat Mahkamah Agung, guna menjaga prinsip negara hukum dan kesamaan di depan hukum; (2) Dalam fikih siyasah, abolisi hanya sah untuk jarimah ta'zir berdasarkan maslahah 'ammah dan al-'adalah, tidak untuk hudud atau qiṣhaṣh, sebagaimana contoh Fatḥu Makkah, untuk menghindari ketimpangan dan memastikan keadilan sosial. Penelitian ini mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan hak prerogatif Presiden.

Actions (login required)

View Item