ANALISIS PERAN KEPOLISIAN DALAM RESTORATIVE JUSTICE KASUS KEKERASAN OLEH OKNUM PENCAK SILAT DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Di Kecamatan Rejotangan)

Hekmatyar Musthofa Hikam, 1860103223307 (2026) ANALISIS PERAN KEPOLISIAN DALAM RESTORATIVE JUSTICE KASUS KEKERASAN OLEH OKNUM PENCAK SILAT DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Di Kecamatan Rejotangan). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (677kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (176kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (212kB)
	Text BAB I.pdf Download (278kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (397kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (174kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (417kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (352kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (154kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (125kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Analisis Peran Kepolisian dalam Restorative justice Kasus Kekerasan oleh Oknum Pencak Silat dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Kecamatan Rejotangan)” ini ditulis oleh Hekmatyar Musthofa Hikam, NIM 1860103223307, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dengan pembimbing Yusron Munawir, S.H.I., M.H. Kata Kunci: Kepolisian, Restorative justice, Kekerasan, Pencak Silat, Fiqih Siyasah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia pasca diterbitkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Studi ini mengungkap kesenjangan antara ideal normatif restorative justice dengan implementasi empiris di tingkat lapangan, khususnya dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang melibatkan kelompok terorganisir seperti oknum perguruan pencak silat. Dalam praktiknya di Kecamatan Rejotangan, penerapan restorative justice menghadapi tantangan kompleks terkait solidaritas kelompok, tekanan sosial terhadap korban, dan kecenderungan peran kepolisian yang bersifat administratif-pasif, bukan fasilitatif-aktif. Oleh karena itu, perspektif fiqih siyasah digunakan untuk menilai implementasi tersebut melalui konsep sulh (perdamaian), islah (rekonsiliasi), dan maqashid syariah. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis peran kepolisian dalam penerapan restorative justice pada kasus kekerasan oleh oknum pencak silat di Kecamatan Rejotangan, dengan menyoroti dampak dinamika kelompok dan tekanan sosial terhadap efektivitas proses; dan (2) menganalisis peran tersebut dalam perspektif fiqih siyasah serta kontribusinya bagi pengembangan model penyelesaian konflik yang lebih kontekstual. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus intrinsik pada kasus Alif Bintoro. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen, dengan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice oleh kepolisian di Kecamatan Rejotangan telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, namun dalam praktiknya ditemukan kesenjangan dan reduksi makna. Proses cenderung bersifat administratif dan pasif, di mana kepolisian lebih berperan sebagai pencatat hasil kesepakatan dari mediasi informal komunitas daripada sebagai fasilitator aktif. Proses mediasi terfokus pada ganti rugi materiil dan formalitas administratif, serta rentan terhadap tekanan kelompok terhadap korban, sehingga mengabaikan prinsip sukarela dan pemulihan holistik. Perspektif fiqih siyasah mengungkap bahwa implementasi ini belum memenuhi standar ideal sulh dan islah, namun menawarkan kontribusi konstruktif untuk pengembangan model restorative justice yang lebih kontekstual dan transformatif bagi masyarakat Indonesia yang religius.

Actions (login required)

View Item