DISKRESI HAKIM PADA PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF KEADILAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Malang Raya dan di wilayah Kediri)

LAILATUL NIKMAH, 1880509230012 and ZULFATUN NI'MAH, 197912172008012013 and ROHMAWATI, 197701042009012003 (2026) DISKRESI HAKIM PADA PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF KEADILAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Malang Raya dan di wilayah Kediri). [ Thesis ]

	Text COVER.pdf Download (394kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (223kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (141kB)
	Text BAB I.pdf Download (283kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (354kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (246kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (439kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (274kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (165kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (121kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Lailatul Nikmah, NIM 1880509230012 “Diskresi Hakim pada Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Keadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Malang Raya dan di wilayah Kediri)”. Prodi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2026, Pembimbing: Dr. Zulfatun Ni’mah, S.H.I., M.Hum. dan Dr. Rohmawati, M.A Kata Kunci: Diskresi, Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Keadilan. Data Komnas Perempuan menunjukkan tingginya angka perceraian dan kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan, baik dalam ranah personal maupun negara, yang dipengaruhi oleh faktor struktural seperti budaya patriarki, ketimpangan gender, serta keterbatasan akses perempuan terhadap keadilan, sehingga menempatkan perempuan sebagai kelompok rentan dalam sistem hukum. Dalam konteks tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 sebagai pedoman untuk menjamin perlindungan, kesetaraan, dan nondiskriminasi terhadap perempuan berhadapan dengan hukum, sekaligus menegaskan peran hakim khususnya di lingkungan Peradilan Agama Malang Raya dan di wilayah Kediri dalam mewujudkan keadilan yang responsif terhadap kondisi sosial dan pengalaman perempuan. Fokus dan pertanyaan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana diskresi hakim pada perkara perempuan berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama Malang Raya dan di wilayah Kediri?; dan 2) Bagaimana diskresi hakim pada perkara perempuan berhadapan dengan hukum dalam perspektif keadilan? Metode penelitian yang digunakan adalah empiris atau studi sosiolegal dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara terstrukruk dengan hakim, dan analisis putusan di Pengadilan Agama Kota Malang, Kota Kediri, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang; dengan data primer, berupa: informasi tentang diskresi hakim terhadap perempuan oleh informan dan data sekunder berupa: buku atau literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu dan website Pengadilan Agama Kota Malang, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan Kabupaten Malang dianalisis dengan menggunakan teori keadilan John Rawls dan konsep keadilan hakiki Nur Rofiah melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Diskresi hakim di Pengadilan Agama Malang Raya dan wilayah Kediri dilaksanakan melalui penggunaan kewenangan ex officio dalam perkara cerai talak, cerai gugat, dan permohonan izin poligami seperti pembebanan nafkah iddah, mut’ah, nafkah madhliyah, dan nafkah anak, meskipun tidak secara eksplisit dimohonkan oleh Perempuan; dan 2) Penggunaan diskresi ini mencerminkan prinsip justice as fairness oleh John Rawls serta penafsiran hukum yang responsif terhadap pengalaman biologis dan sosial perempuan sebagaimana dikemukakan oleh Nur Rofiah.

Actions (login required)

View Item