PENGATURAN KOHABITASI DALAM KUHP 2023 PERSPEKTIF QOWA'ID FIQHIYYAH

NANDA VITA ERIANTI PUTRIANI, 1880509220006 and ASMAWI, 197509032003121004 and KUTBUDDIN AIBAK, 197707242003121006 (2026) PENGATURAN KOHABITASI DALAM KUHP 2023 PERSPEKTIF QOWA'ID FIQHIYYAH. [ Thesis ]

	Text COVER.pdf Download (969kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (276kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (195kB)
	Text BAB I.pdf Download (264kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (657kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (174kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (214kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (389kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (99kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (210kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (886kB)

Abstract

ABSTRAK Tesis dengan judul “Pengaturan Kohabitasi dalam KUHP 2023 Perspektif Qowa’id Fiqhiyyah” ini ditulis oleh Nanda Vita Erianti Putriani NIM.1880509220006, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Dosen Pembimbing Prof. Dr. H. Asmawi, M.Ag dan Prof. Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag M.H.I. Kata Kunci: Kohabitasi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023, Qowa’id Fiqhiyyah Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengaturan baru mengenai kohabitasi dalam KUHP 2023, yang sebelumnya tidak diatur eksplisit KUHP lama. Pengaturan ini respons atas maraknya hidup bersama tanpa ikatan pernikahan di kalangan generasi muda, dengan tujuan menegakkan ketertiban sosial dan nilai kesusilaan melalui sanksi hukum. Penelitian ini mengkaji pengaturan kohabitasi melalui perspektif qowa’id fiqhiyyah sebagai kerangka metodologis hukum Islam untuk menilai kesesuaian hukum pidana nasional dengan prinsip dasar Islam. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana pengaturan kohabitasi menurut KUHP 2023, dan (2) Bagaimana pengaturan kohabitasi dalam KUHP 2023 ditinjau dari perspektif qowa’id fiqhiyyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis studi pustaka. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) terhadap KUHP 2023 dan pendekatan filosofis untuk mengkaji doktrin hukum. Data dikumpulkan dari bahan hukum primer meliputi KUHP 2023 Pasal 412 dan UU Perkawinan serta bahan hukum sekunder meliputi; literatur, jurnal, dan pendapat pakar terkait kohabitasi dan qowa’id fiqhiyyah. Analisis data dilakukan melalui analisis isi dengan menggabungkan penalaran induktif (dari fakta ke generalisasi) dan deduktif (dari prinsip umum ke kesimpulan khusus) untuk menganalisis pengaturan kohabitasi dalam perspektif qowa’id fiqhiyyah. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan kohabitasi dalam KUHP 2023 Pasal 412 mencerminkan upaya menyeimbangkan perlindungan moral, penghormatan privasi, dan prinsip keadilan, di mana proses hukum hanya dapat dilakukan atas pengaduan keluarga inti. Ancaman pidananya yang ringan lebih bersifat edukatif untuk menjaga kehormatan, ketertiban sosial, dan keutuhan keluarga. (2) Ditinjau dari perspektif qawa‘id fiqhiyyah, pengaturan tersebut sejalan dengan kaidah al-Dharar yuzāl menunjukkan kesesuaian komitmen negara dalam bertindak preventif mencegah kerusakan (mafsadah) yang timbul dari praktik kohabitasi, seperti ancaman terhadap keutuhan keluarga, degradasi moral, dan ketidakjelasan garis keturunan, pada taṣarruf al-imām ‘alā ar-ra‘iyyah manūṭun bil-maṣlaḥah secara nyata menolak mafsadah yang timbul akibat kohabitasi dan berorientasi pada kemaslahatan yang nyata, adil, dan proporsional, dan Dar’ al-Mafāsid Muqaddam ‘alā Jalb al-Maṣāliḥ sejalan dengan KUHP 2023 karena menempatkan pencegahan mafsadat sebagai prioritas utama dalam rangka menjaga kemaslahatan umum masyarakat.

Actions (login required)

View Item