PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DARI PRAKTIK PEMASUNGAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN FIKIH SIYASAH (Studi Kasus di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)

MUZA KELIBIYANTO, 126103212211 and ZULFATUN NI'MAH, 197912172008012013 (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DARI PRAKTIK PEMASUNGAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN FIKIH SIYASAH (Studi Kasus di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (491kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (492kB)
	Text BAB I.pdf Download (494kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (951kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (219kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (867kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (821kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (467kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (496kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Ganggun Jiwa Dari Praktik Pemasungan Berdasarkan Hukum Positif dan Fikih Siyasah (Studi Kasus di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)” ini ditulis oleh Muza Kelibiyanto, NIM 126103212211, dengan dosen pembimbing Dr. Zulfatun Ni’mah, S.HI, M. Hum. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Orang Dengan Gangguan Jiwa, Pemasungan, Hukum Positif, Fikih Siyasah Berdasarkan UU Kesehatan Jiwa pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan karena merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Namun, di Kecamatan Srengat masih didapati adanya praktik pemasungan terhadap ODGJ oleh keluarganya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa dari praktik pemasungan di Kecamatan Srengat?; 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap ODGJ dari praktik pemasungan di Kecamatan Srengat berdasarkan hukum positif?; 3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap ODGJ dari praktik pemasungan di Kecamatan Srengat berdasarkan fikih siyasah? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa data meliputi kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, adapun pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Perlindungan hukum terhadap ODGJ dari praktik pemasungan telah dilakukan dengan memberikan pengobatan, perawatan rutin, makanan, tempat tidur dan layanan kebersihan, penyelenggaraan edukasi tentang larangan pemasungan dan layanan screening kesehatan jiwa terhadap orang yang memiliki gejala gangguan jiwa, adapun pemberian sanksi hukum kepada pelaku pemasungan belum dilakukan dengan alasan belum ada laporan; 2) Ditinjau dari perspektif hukum positif, perlindungan hukum terhadap ODGJ dari pemasungan di Kecamatan Srengat telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa karena pemerintah telah melakukan kewajibannya untuk memberikan penanganan secara langsung pada ODGJ korban pemasungan serta mencegah ODGJ lain dipasung, namun belum sesuai dengan Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 yang mewajibkan polisi harus menegakkan dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat; 3) Ditinjau dari perspektif fikih siyasah, perlindungan hukum tehadap ODGJ yang dipasung di Kecamatan Srengat telah sesuai dengan ketentuan tentang negara selaku ulil amri karena pemerintah telah berupaya menjaga kemaslahatan masyarakatnya dalam sesuai dengan salah satu tujuan dari maqasid syariah yaitu hifzh aql (menjaga akal) dan telah sesuai dengan kaidah fiqih aldharar yuzal (kemudharatan harus dihilangkan). Adapun yang belum diberikan negara yaitu pemberian sanksi hukum pada pelaku pemasungan yang dimana polisi berarti belum melaksanakan tugasnya sebagai ulil amri untuk menegakan hukum.

Actions (login required)

View Item