ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH

EVA YUNIA FIRDAYANTI, 1860103221027 and DARIN ARIF MU'ALIFFIN, 196411052001121001 (2026) ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (338kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (186kB)
	Text BAB I.pdf Download (331kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (296kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (265kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (274kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (352kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (242kB)
	Text BAB VII.pdf Restricted to Registered users only Download (250kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (220kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menimbulkan dinamika hukum yang signifikan, khususnya terkait perubahan paradigma pengaturan BUMN sebagai entitas korporasi dengan pemisahan kekayaan dari keuangan negara. Perubahan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan celah normatif yang dapat melemahkan fungsi pengawasan negara, mengaburkan status kekayaan negara, serta menciptakan disharmoni dengan regulasi lain, seperti Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Padahal, Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa kekayaan BUMN tetap merupakan bagian dari rezim keuangan negara meskipun telah dipisahkan untuk kepentingan pengelolaan usaha. Kondisi ini menuntut adanya analisis yuridis yang komprehensif dan kritis terhadap regulasi tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: pertama, bagaimana politik hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN dalam memenuhi nilai dasar keadilan hukum; kedua, apakah pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN telah sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; dan ketiga, bagaimana pandangan fiqh siyasah dusturiyah terhadap problematika normatif dan prosedural yang timbul dari berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan jenis penelitian berupa tinjauan literatur sistematik, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis melalui tahapan membaca, mengklasifikasi, memverifikasi, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dari perspektif politik hukum dan keadilan, pengaturan dalam undang-undang ini mencerminkan orientasi pada asas kemanfaatan dan maslahah melalui penguatan kepastian hukum serta profesionalisme tata kelola Badan Usaha Milik Negara.(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara merupakan regulasi yang sah dan layak diberlakukan, karena secara materiil dan formil telah memenuhi prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara formil, undang-undang ini telah dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga memiliki legitimasi hukum. Meskipun terdapat keterbatasan dalam penerapan asas keterbukaan dan partisipasi publik, kondisi tersebut lebih menunjukkan problematika kualitas legislasi dan tidak berimplikasi pada ketidakabsahan undang-undang, terlebih setelah memperoleh penguatan melalui putusan Mahkamah Konstitusi. (3) Dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 selaras dengan prinsip ‘adl dan maslahah, meskipun masih menyisakan kritik prosedural dari publik yang pada hakikatnya merupakan bagian dari dinamika politik hukum dalam ruang publik.

Actions (login required)

View Item