ANALISIS HUKUM PERATURAN BUPATI NOMOR 99 TAHUN 2022 TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG DI TINJAU DARI UNDANG NOMOR UNDANG 20 TAHUN 2003 SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

MOCH. KRESNA WIRAYUDHA, 126103213283 and DARIN ARIF MU'ALIFFIN, 196411052001121001 (2025) ANALISIS HUKUM PERATURAN BUPATI NOMOR 99 TAHUN 2022 TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG DI TINJAU DARI UNDANG NOMOR UNDANG 20 TAHUN 2003 SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (587kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (296kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (265kB)
	Text BAB I.pdf Download (404kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (836kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (268kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (546kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (467kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (35kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (190kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (222kB)

Abstract

ABSTRAK Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Peraturan Bupati Nomor. 99 Tahun 2022 Tentang Pendanaan Pendidikan Di Kabupaten Tulungagung Ditinjau dari Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional yang ditulis oleh Moch. Kresna Wirayudha NIM. 126103213283 Pembimbing Dr. H. M. Darin Arif Mualifin., S.H., M.Hum Kata Kunci: Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2022, Analisis Hukum, Undang Undang 20 Tahun 2003 Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya pendidikan di Indonesia yang menghadapi masalah biaya yang semakin mahal, bahkan di tingkat sekolah dasar. Masyarakat, seperti di Kelurahan Pabiringa, perlu perencanaan keuangan agar anak-anak dapat melanjutkan pendidikan. Pendidikan Indonesia juga diliputi kebingungan antara model humanistik dan positivistik, yang menciptakan konflik antara negara dan masyarakat mengenai tanggung jawab pendidikan. Negara dan masyarakat seringkali berselisih soal pengelolaan pendidikan, yang menyebabkan komersialisasi pendidikan. Ketika pemerintah terbatas dalam membiayai pendidikan, beban biaya beralih ke masyarakat. Hal ini terlihat dalam peraturan daerah Tulungagung yang membebankan biaya pendidikan kepada orang tua, bertentangan dengan Undang-Undang yang menjamin pendidikan dasar tanpa biaya. Penelitian ini akan menganalisis peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan di Tulungagung, terkait dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Adapun fokus dan pertanyaan penelitian ini diantaranya 1) Bagaimana Urgensi Adanya Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan Kabupaten Tulungagung? 2) Bagaimana kedudukan hukum dan problematika Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan Kabupaten Tulungagung Ditinjau dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ? Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yang fokus pada kajian pustaka untuk menganalisis peraturan hukum tertulis seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, tanpa melibatkan data empiris. Penelitian ini termasuk dalam jenis deskriptif analitis, yang menggambarkan fenomena hukum secara sistematis dan akurat, serta menganalisis kesesuaiannya secara kritis. Hasil penelitian ini adalah 1) Urgensi adanya Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 99 Tahun 2022 didasarkan pada landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. 2) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 99 Tahun 2022 berada di bawah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Sementara problematika Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan ialah adanya pembebanan sumbangan finansial kepada orang tua peserta didik, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, hal ini berisiko menciptakan kesenjangan pendidikan, terutama bagi keluarga miskin. Masalah utama yang muncul adalah ketidakjelasan kriteria penerima bantuan, sistem verifikasi yang tidak transparan, dan potensi diskriminasi sosial akibat ketergantungan pada sumbangan orang tua.

Actions (login required)

View Item