IMPLIKASI KEWENANGAN PEMBERIAN SENJATA API KEPADA JAKSA TERHADAP PRINSIP NEGARA HUKUM DAN FIQIH SIYASAH

ADONIS REGINALD BUENA, 126103211003 and AHMAD YUZKI ARIFIAN NAWAFI', 198806092019031003 (2025) IMPLIKASI KEWENANGAN PEMBERIAN SENJATA API KEPADA JAKSA TERHADAP PRINSIP NEGARA HUKUM DAN FIQIH SIYASAH. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (409kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (207kB)
	Text BAB I.pdf Download (379kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (540kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (238kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (423kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (195kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (232kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (348kB)

Abstract

Adonis Reginald Buena, 126103211003, Implikasi Kewenangan Pemberian Senjata Api Kepada Jaksa Terhadap Prinsip Negara Hukum Dan Fiqih Siyasah. Jurusan Hukum Tata Negara, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025, Pembimbing: Ahmad Yuzki Arifian Nawafi, M.IP. Kata Kunci: Jaksa, Kewenangan Senjata Api, Negara Hukum, Fiqih Siyasah Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan pemberian kewenangan membawa senjata api kepada jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 8B Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan. Kebijakan ini memunculkan polemik dari sisi prinsip negara hukum maupun perspektif keislaman, khususnya dalam konteks fiqih siyasah. Dalam sistem hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan prinsip checks and balances, keberadaan kewenangan ini dinilai memerlukan kajian mendalam untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum non-militer. Di sisi lain, dalam fikih siyasah dikenal prinsip kemaslahatan yang menekankan pentingnya otoritas negara dalam menjaga keamanan, namun tetap dalam prinsip keadilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan kewenangan jaksa dalam membawa senjata api berdasarkan Pasal 8B Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 dan regulasi pelaksananya? 2) Bagaimana implikasi kewenangan pemberian senjata api kepada jaksa terhadap prinsip negara hukum menurut teori A.V. Dicey? 3) Bagaimana implikasi kewenangan tersebut dalam perspektif fiqih siyasah? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan konseptual. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang- undangan, literatur akademik, serta pendapat para ahli hukum dan ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan jaksa untuk membawa senjata api secara yuridis sah berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun penerapannya harus diiringi dengan prinsip kehati-hatian dan pengawasan ketat agar tidak bertentangan dengan asas negara hukum, khususnya prinsip supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan due process of law. Dalam perspektif fiqih siyasah, kewenangan ini dapat diterima selama bertujuan menjaga kemaslahatan umum dan tidak menimbulkan kezaliman. Namun, dibutuhkan formulasi kebijakan yang seimbang antara kebutuhan institusional dan perlindungan hak asasi manusia.

Actions (login required)

View Item