UPAYA PEMERINTAH DAERAH MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI KESADARAN HUKUM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)

MOH. KAVIN NADAA AULA GUSMAW, 126103213305 and SATRIO WIBOWO, 199106172019031018 (2025) UPAYA PEMERINTAH DAERAH MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI KESADARAN HUKUM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (81kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (587kB)
	Text BAB I.pdf Download (197kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (171kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (626kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (165kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (90kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tulungagung, namun tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB dari tahun ke tahun menurun. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban perpajakan berdampak pada pembangunan infrastruktur daerah. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1.) Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah melalui kesadaran hukum pada masyarakat terkait kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan 2.) Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah dan kesadaran hukum masyarakat dalam membayar PBB di Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif dengan pendekatan Hukum Empiris. Lokasi penelitian berada di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tulungagung Kelurahan Kampungdalem, Desa Tugu, dan Desa Simo. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan narasumber meliputi pejabat Bapenda, perangkat desa, dan wajib pajak. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan upaya seperti sosialisasi melalui aplikasi Silanjak, kemudahan pembayaran melalui bank, minimarket, dan platform digital, pemasangan banner, situs web, monitoring dan peneguran, serta peran pemerintah dalam menangani masalah. Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum meliputi kurangnya sosialisasi tentang kewajiban PBB , kecenderungan membayar menjelang jatuh tempo, kondisi ekonomi, kurangnya pengetahuan tentang sanksi, dan persepsi masyarakat yang masih pasif. Upaya pemerintah telah menunjukkan kemajuan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap PBB, namun efektivitasnya terkendala oleh faktor-faktor seperti kondisi ekonomi dan kurangnya edukasi dan perhatian masyarakat. Diperlukan sosialisasi yang lebih terarah dan penguatan koordinasi administratif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dan PAD.

Actions (login required)

View Item