ANALISIS HAK EX OFFICIO HAKIM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK NAFKAH PEREMPUAN DALAM PERKARA CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT PERSPEKTIF KEADILAN GENDER (Studi pada Pengadilan Agama Blitar)

MOH. RIZAL ASNAWI, 126102211115 and EKO SISWANTO, 197902032008011009 (2025) ANALISIS HAK EX OFFICIO HAKIM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK NAFKAH PEREMPUAN DALAM PERKARA CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT PERSPEKTIF KEADILAN GENDER (Studi pada Pengadilan Agama Blitar). [ Skripsi ]

	Text COVER...pdf Download (474kB)
	Text ABSTARK.pdf Download (133kB)
	Text DAFTAR ISI..pdf Download (121kB)
	Text BAB I..pdf Download (228kB)
	Text BAB II..pdf Restricted to Registered users only Download (510kB)
	Text BAB III..pdf Restricted to Registered users only Download (214kB)
	Text BAB IV..pdf Restricted to Registered users only Download (182kB)
	Text BAB V..pdf Restricted to Registered users only Download (341kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (123kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA..pdf Download (194kB)
	Text LAMPIRAN..pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Moh. Rizal Asnawi, 126102211115, Analisis Hak Ex officio Hakim Terhadap Perlindungan Hak Nafkah Perempuan dalam Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat Perspektif Keadilan Gender (Studi pada Pengadilan Agama Blitar), Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025, Pembimbing Dr. Eko Siswanto M.HI Kata Kunci: Hak Ex officio, Nafkah Perempuan, Keadilan Gender Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketimpangan perlindungan hukum terhadap hak nafkah perempuan dalam perkara cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Blitar. Dalam praktiknya, penerapan hak ex officio oleh hakim belum maksimal, khususnya dalam perkara cerai gugat. Perbedaan redaksi dan kedudukan hukum antara cerai talak dan cerai gugat memengaruhi respons hakim, yang berakibat pada ketidaksetaraan akses keadilan bagi perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi hak ex officio hakim terhadap perlindungan hak nafkah perempuan dalam perkara cerai talak dan cerai gugat, ditinjau dari perspektif keadilan gender. Rumusan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penerapan hak ex officio hakim terhadap perlindungan hak nafkah perempuan dalam perkara cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Blitar? (2) Bagaimana hak ex officio hakim terhadap perlindungan hak nafkah perempuan dalam perkara cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Blitar dalam perspektif Keadilan Gender?, Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan hak ex officio hakim terhadap perlindungan hak nafkah perempuan dalam perkara cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Blitar. 2) Untuk mendeskripsikan hak ex officio hakim terhadap perlindungan hak nafkah perempuan dalam perkara cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Blitar dalam perspektif Keadilan Gender. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian Yuridis Empiris dengan melakukan pengumpulan data langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data yang diguanakan adalah melalui wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Teknik analisi data yang dilakukan adalah kondensasi data (Condensation Data), penyajian data (Display Data), verifikasi dan konklusi data (penarikan kesimpulan), serta pengecekan keabsahan data yang menggunakan bahan referensi dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) ) implementasi hak ex officio oleh hakim Pengadilan Agama Blitar dalam memberikan perlindungan terhadap hak nafkah perempuan pada perkara cerai talak dan cerai gugat. Temuan menunjukkan dalam perkara cerai talak, hakim cenderung lebih aktif menetapkan nafkah istri dan anak secara ex officio, bahkan tanpa adanya tuntutan eksplisit, karena didukung dasar hukum yang kuat. Sementara itu, dalam perkara cerai gugat, hakim cenderung pasif dan menunggu adanya permohonan dari pihak istri, sehingga perlindungan hukum bagi perempuan tidak optimal. Hal ini mencerminkan ketimpangan perlindungan yang berdampak pada akses keadilan. 2) Dalam perspektif keadilan gender, penerapan hak ex officio menunjukkan adanya upaya menegakkan prinsip kesetaraan, perlindungan terhadap pihak rentan, dan keadilan substantif. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama karena kehati-hatian hakim dalam perkara cerai gugat. Perbedaan perlakuan ini belum sepenuhnya mencerminkan diskriminasi, tetapi mengindikasikan perlunya reformasi agar pendekatan yang diambil lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan. Oleh karena itu, penguatan implementasi ex officio secara konsisten menjadi langkah strategis dalam mewujudkan keadilan gender yang nyata di lembaga peradilan agama.

Actions (login required)

View Item