KARAKTERISTIK FATWA EKONOMI SYARIAH LEMBAGA FATWA DI INDONESIA (DSN-MUI, Lembaga Baḥth al-Masā’il Nahḍatul ʽUlama dan Majelis Tarjīḥ Muḥammadiyah)

Soleh Hasan Wahid, 1752144026 (2017) KARAKTERISTIK FATWA EKONOMI SYARIAH LEMBAGA FATWA DI INDONESIA (DSN-MUI, Lembaga Baḥth al-Masā’il Nahḍatul ʽUlama dan Majelis Tarjīḥ Muḥammadiyah). [ Thesis ]

Preview	Text Cover.pdf Download (1MB) | Preview
	Text Abstrak.pdf Download (326kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (136kB)
	Text BAB I.pdf Download (366kB)
Preview	Text BAB II.pdf Download (490kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (767kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Download (606kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (538kB) | Preview
Preview	Text BAB VI.pdf Download (209kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (240kB) | Preview

Abstract

Tesis dengan Judul “ Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Lembaga Fatwa di Indonesia (DSN-MUI, Lembaga Baḥth al-Masā'il Nahḍatul ʽUlama dan Majelis Tarjīḥ Muḥammadiyah ) ‘ ini ditulis oleh Soleh Hasan Wahid dengan Pembimbing Dr. Maftukhin, M.Ag dan Dr. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag. Kata Kunci : Karakteristik, Fatwa, Ekonomi Syariah Penelitian dalam tesis ini dilatarbelakangi oleh dinamisnya permasalahan di bidang ekonomi syariah yang membutuhkan adanya dasar hukum yang tepat dan disepakati secara nasional maupun internasional. Lembaga Fatwa Islam yakni DSN-MUI Lajnah Baḥth al-Masā’il Nahḍatul ʽUlama dan Majelis Tarjīḥ Muḥammadiyah yang tentu memiliki basis masa yang kuat merupakan kiblat hukum bagi masyarakat khususnya di Indonesia dalam menyelesaikan persoalan hukum yang mereka hadapi. Kenyataan bahwa sering berbedanya Lembaga Fatwa dalam mengeluarkan fatwa khususnya di bidang ekonomi syariah menimbulkan dampak terhadap inkonsistensinya penerapan sistem ekonomi syariah di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya konstruktif dalam menanggapi fatwa-fatwa ekonomi syariah dari tiga Lembaga Fatwa tersebut. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah dengan menganalisis masing-masing produk fatwa dari Lembaga Fatwa di Indonesia, sehingga dapat diketahui ciri khasdari fatwa-fatwa ekonomi syariah yang ada dan dapat sesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. Rumusan masalah dari penulisan tesis ini adalah : (1) Bagaimana karakterisktik fatwa ekonomi syariah DSN-MUI; (2) Bagaimana karakteristik fatwa ekonomi syariah Lembaga Baḥth al-Masā'il Nahḍatul ʽUlama;(3) Bagaimana karakteristik fatwa ekonomi syariah Majelis Tarjīḥ Muḥammadiyah. Jenis penelitian ini adalah library research (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Dengan mengguinakan metode analisis isi dan analisis deskriptif. Tesis ini bermanfaat bagi penulis dalam memahamai karakteristik produk-produk fatwa ekonomi syariah di Indonesia dan memahami pendekatan, metode dan format fatwa dalam produk-produk fatwa lembaga fatwa di Indonesia. Sehingga dapat dijadikan dasar pijakan dalam upaya pengembangan dan pembangunan sistem ekonomi syariah di Indonesia. Dari hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan sebagai berikut :1. Karakteristik fatwa DSN-MUI adalah sebagai berikut : 1) Dari segi tipologi dan sifatnya; a) DSN-MUI merupakan Lembaga Fatwa semi pemerintah; b) Sifat dari fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI mengikat bagi mustaftī apabila telah di tuangkan dalam peraturan perundang-undangan. 2) Dari segi produknya, fatwa DSN-MUI memiliki karakteristik sebagai berikut: a) Jenis fatwa DSN-MUI hanya khusus dalam permasalahan ekonomi syariah yang berkaitan langsung dengan Lembaga Keuangan Syariah; b) Pemohon fatwa DSN-MUI di dominasi oleh Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Pemerintah dan Asosiasi keuangan tertentu dan tidak semua fatwa DSN-MUI berasal dari mustafti; c) DSN-MUI merupakan lembaga fatwa yang mendapat otoritas langsung dari peraturan perundang-undangan dan terbatas pada fatwa di bidang ekonomi syariah, dari sisi istinbaṭ DSN-MUI merupakan lembaga fatwa yang lebih menekankan pada kemaslahatan umum; d) Format penulisan putusan fatwa DSN-MUI merupakan format penulisan yang hampir mendekati pola penulisan peraturan perundang-undangan. 2. Karakteristik fatwa LBM-NU adalah sebagai berikut : 1) Dari sisi tipologi dan sifatnya, a) LBM-NU merupakan lembaga fatwa di bawah Nahdlatu 'Ulama yang memiliki wewenang di kalangan Nahdlatu 'Ulama saja; b) sifat fatwa-nya tidak mengikat bagi mustaftī ; 2) Dari sisi karakteristik produk fatwa adalah sebagai berikut: a) Jenis kasus ekonomi syariah LBM-NU antara lain mencangkup permasalah transaksi yang terjadi dilingkungan masyarakat, permasalahan di perbankan, permasalahan asuransi dan permasalahan di bidang pasar modal; b) mayoritas pemohon fatwa LBM-NU berasal dari kalangan pribadi yang memiliki kaitan dengan suatu lembaga dan permasalahan pribadi sebagai individu dan tidak semua fatwa berasal dari mustafti; c) Otoritas fatwa dalam Nahlatul 'Ulama terbagi atas empat hierarki, LBM-NU tingkat Pusat, LBM-NU tingkat Wilayah, LBM-NU tingkat Cabang dan LBM-NU tingkat Pondok Pesantren yang berdiri secara otonom sehingga sering terjadi tumpang tindak putusan fatwa, selanjutnya dalam hal manhāj terjadi perubahan model pengambilan hukum pada LBM-NU yakni dengan merujuk pada qawl mu'tabarah yang dipengaruhi oleh dinamika ber-maẓhab NU ; d) Dari sisi format, mayoritas fatwa memiliki format dengan fatwa ulama terdahulu yakni soal, jawaban dan dasar hukum. 3. Karakteristik fatwa Majelis Tarjīḥ Muḥammadiyah adalah sebagai berikut: 1) Dari segi tipologi dan sifatnya; a) Majelis Tarjīḥ Muḥammadiyah merupakan salah satu lembaga di bawah Muḥammadiyah yang memiliki otoritas ijtihad terbatas di kalangan Muḥammadiyah; b) sifat fatwa-nya tidak mengikat bagi mustaftī. 2) Dari segi karakteristik produk fatwa adalah sebagai berikut: a) Jenis atau kasus fatwa Majelis Tarjīḥ ada yang menyangkut isu global dan ada yang merupakan permasalahan yang berkaitan langsung dengan transaksi sehari-hari; b) Mustaftī dari Majelis Tarjīḥ dalam bidang ekonomi terbagi menjadi dua yaitu mustaftī individu dan mustaftī kelompok dari dan tidak semua fatwa Muḥammadiyah berasal dari mustafti; c) Dalam organisasi Muḥammadiyah terdapat hierarki Putusan berupa Putusan Majelis Tarjīḥ tingkat Pusat, Tingkat Wilayah dan Tingkat Daerah seperti Peraturan Perundang-Undangan sehingga putusan di Tingkat Daerah harus sesuai dengan Putusan Tingkat Pusat, sedangkan metode yang digunakan adalah analisis burhāni, bayāni dan qawlī ; d) dari sisi format fatwa Majelis Tarjīḥ mayoritas menggunakan format tradisional yang menyamai penulisan fatwa ulama salaf (primary fatwa).

Actions (login required)

View Item