DRAFT RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM MATERIIL PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN MENGENAI PEMIDANAAN PELAKU PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN PERSPEKTIF ULAMA KECAMATAN SUMBERGEMPOL DAN KECAMATAN TULUNGAGUNG

DWI RAMADHANI, 2822133025 (2017) DRAFT RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM MATERIIL PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN MENGENAI PEMIDANAAN PELAKU PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN PERSPEKTIF ULAMA KECAMATAN SUMBERGEMPOL DAN KECAMATAN TULUNGAGUNG. [ Skripsi ]

Preview	Text COVER.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (247kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (155kB) | Preview
	Text BAB I.pdf Download (567kB)
	Text BAB II.pdf Download (638kB)
	Text BAB III.pdf Download (293kB)
Preview	Text BAB IV.pdf Download (537kB) | Preview
Preview	Text BAB V.pdf Download (157kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR RUJUKAN.pdf Download (339kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Skripsi dengan judul “Draft Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan Mengenai Pemidanaan Pelaku Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Perspektif Ulama Kecamatan Sumbergempol dan Kecamatan Tulungagung” yang ditulis oleh Dwi Ramadhani, NIM. 2822133025, Pembimbing Dr. Hj. Nur Fadhilah, M.H. Kata kunci : Draft Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, Pemidanaan, Perkawinan Tidak Dicatatkan, Ulama’, Tulungagung. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya wacana pemerintah yang membuat draft Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (draft RUU HMPA Bidang Perkawinan) yang mana pada tahun 2010 dikabarkan telah sampai ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hal yang menarik perhatian dan perdebatan masyarakat dalam draft RUU HMPA Bidang perkawinan tersebut adalah adanya pasal-pasal pidana pelanggar kejahatan, yang mana salah satunya adanya gagasan kriminalisasi perkawinan sirri. Pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA dan pihak yang mengawinkannya bisa pidana dengan hukuman denda ataupun penjara. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana pendapat Ulama Kecamatan Sumbergempol dan Kecamatan Tulungagung tentang Draft RUU HMPA Bidang Perkawinan mengenai pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan? (2) Bagaimana pendapat Ulama Kecamatan Sumbergempol dan Kecamatan Tulungagung apabila Draft RUU HMPA Bidang Perkawinan tersebut disahkan ? Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Dalam pengumpulan datanya peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dan dokumentasi digunakan untuk menggali informasi yang berkaitan dengan rumusan masalah. Sedangkan observasi digunakan guna mengetahui bagaimana ralita perkawinan yang tidak dicatatkan di lingkungan masyarakat yang dijadikan lokasi penelitian. Untuk analisa datanya menggunakan analisa data kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: 1) mayoritas ulama menyetujui adanya pemidanaan bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan dengan alasan untuk ketertiban, sedang kelompok yang tidak setuju beralasan bahwa pernikahan sirri itu sah, mengapa dipidanakan. 2) jika Draft RUU tersebut disahkan sangat setuju agar masyarakat menjadi tertib, dan ulama yang tidak menyetujui berpendapat daripada memidanakan pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan lebih baik membuat peraturang yang menimbulkan madzarot yang lebih besar.

Actions (login required)

View Item