KEBIJAKAN DISPENSASI NIKAH DALAM PERMA NO. 5 TAHUN 2019 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA (Studi Putusan No. 253/Pdt.P/2025/PA.BL)

MOHAMMAD LUQMAN HAKIM, 1860102221002 and ASMAWI, 197509032003121004 (2026) KEBIJAKAN DISPENSASI NIKAH DALAM PERMA NO. 5 TAHUN 2019 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA (Studi Putusan No. 253/Pdt.P/2025/PA.BL). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (432kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (256kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (167kB)
	Text BAB I.pdf Download (265kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (418kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (293kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (330kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (228kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (203kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (221kB)
	Text LAMPIRAN-LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Mohammad Luqman Hakim, 1860102221002, Kebijakan Dispensasi Nikah Dalam Perma No. 5 Tahun 2019 Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia (Studi Putusan No. 253/Pdt.P/2025/PA.BL), Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2026, Pembimbing Prof. Dr. H. Asmawi, M.Ag. Kata Kunci: Dispensasi Nikah, PERMA No. 5 Tahun 2019, Perlindungan Anak, Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Pengadilan Agama Blitar. Praktik dispensasi nikah di Indonesia masih menunjukkan tingginya permohonan meskipun telah diatur melalui PERMA No. 5 Tahun 2019 yang bertujuan memperkuat perlindungan anak. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai kesesuaian antara norma hukum dan praktik peradilan, khususnya dalam penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pertimbangan hakim, implementasi regulasi, serta implikasi dispensasi nikah terhadap perlindungan hak anak melalui studi putusan di Pengadilan Agama Blitar, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan hukum keluarga Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di PA Blitar? (2) Bagaimanakah implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam dispensasi nikah di PA Blitar? (3) Bagaimanakah implikasi dispensasi nikah terhadap perlindungan hak-hak anak di PA Blitar? Jenis penelitian yang digukakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait permasalahan penelitian. Hasil penelitian ini menguraikan bahwa: (1) Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blitar tidak hanya berlandaskan aspek normatif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi konkret yang dihadapi para pihak. Faktor-faktor seperti kehamilan di luar nikah, kesiapan psikologis anak, kondisi ekonomi keluarga, serta tekanan sosial dari lingkungan menjadi alasan dominan dalam putusan. Dalam praktiknya, hakim cenderung mengambil pendekatan kemaslahatan dengan mempertimbangkan dampak yang dianggap paling kecil bagi anak dan keluarga. (2) mplementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Blitar secara umum telah dilaksanakan sesuai ketentuan prosedural, seperti kewajiban menghadirkan anak di persidangan, pemberian nasihat oleh hakim, serta upaya menggali keterangan secara langsung. Namun demikian, dalam aspek substantif perlindungan anak, penerapannya belum sepenuhnya optimal. Keterlibatan tenaga profesional seperti psikolog atau pekerja sosial masih terbatas, sehingga penilaian terhadap kesiapan anak belum dilakukan secara komprehensif. (3) Pemberian dispensasi nikah memiliki implikasi yang cukup signifikan terhadap perlindungan hak anak. Dampak yang muncul antara lain terhambatnya akses pendidikan, meningkatnya risiko kesehatan reproduksi, serta potensi masalah sosial dan psikologis dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, putusan dispensasi nikah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sehingga diperlukan penguatan kebijakan dan implementasi yang lebih berorientasi pada perlindungan anak secara menyeluruh.

Actions (login required)

View Item