PROBLEMATIKA HUKUM PERLINDUNGAN PEKERJA POTONG RAMBUT DENGAN SISTEM UPAH BAGI HASIL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN FIQIH SIYASAH

AHMAD FAUZI KHOIRUDDIN, 1860103222122 and YUSUF MARDHANI, 199108072022031001 (2026) PROBLEMATIKA HUKUM PERLINDUNGAN PEKERJA POTONG RAMBUT DENGAN SISTEM UPAH BAGI HASIL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN FIQIH SIYASAH. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (941kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (350kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (256kB)
	Text BAB I.pdf Download (342kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (370kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (193kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (232kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (289kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (193kB)
	Text DAFTAR RUJUKAN.pdf Download (122kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (476kB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Problematika Hukum Perlindungan Pekerja Potong Rambut dengan Sistem Upah Bagi Hasil dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Fiqih Siyasah” ini ditulis oleh Ahmad Fauzi Khoiruddin, NIM. 1860103222122, dengan pembimbing Yusuf Mardani, M.H. Kata Kunci: Perlindungan Pekerja, Upah Bagi Hasil, Potong rambut, Hak Asasi Manusia, Fiqih Siyasah. Berkembangnya usaha potong rambut sebagai bagian dari sektor jasa yang banyak menyerap tenaga kerja, khususnya generasi mudaa. Dalam kasusnya, sebagian besar pekerja potong rambut bekerja dengan sistem upah bagi Hasil yang bergantung pada jumlah pelanggan atau pendapatan layanan yang diperoleh. Sistem ini seringkali menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti ketidakpastian penghasilan, tidak adanya jaminan sosial, serta tidak adanya kejelasan pasti mengenai status hubungan kerja antara pekerja dan pemilik usaha. Kondisi tersebut dapat memugkinkan timbulnya pelanggaran terhadap hak-hak dasar pekerja. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis problematika hukum perlindungan pekerja potong rambut dengan sistem upah bagi Hasil dalam perspektif Hak Asasi Manusia serta menelaahnya dalam perspektif fiqih siyasah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem upah bagi Hasil yang diterapkan pada pekerja potong rambut masih menyisakan berbagai persoalan terkait perlindungan hukum pekerja, terutama dalam hal kepastian upah, jaminan sosial, dan kepastian hubungan kerja. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, kondisi tersebut berpotensi melanggar hak pekerja atas pekerjaan yang layak dan penghidupan yang manusiawi. Sementara dalam perspektif fiqih siyasah, kasus tersebut seharusnya didasarkan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja sebagaimana konsep ijarah dalam hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan peran negara dan regulasi yang lebih jelas untuk menjamin perlindungan pekerja di sektor informal

Actions (login required)

View Item