STRATEGI DAN UPAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR DALAM MENCEGAH AKTIVITAS PENGHINDARAN POS PENGAWASAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar)

ANI KHOIRUN NAFI'AH, 1860103221013 and FAHMI ARIF, 198806092019031009 (2026) STRATEGI DAN UPAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR DALAM MENCEGAH AKTIVITAS PENGHINDARAN POS PENGAWASAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (385kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (600kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (163kB)
	Text BAB I.pdf Download (276kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (506kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (664kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (629kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (328kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (234kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (217kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK. Skripsi dengan judul “Strategi dan Upaya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam Mencegah Aktivitas Penghindaran Pos Pengawasan Mineral Bukan Logam dan Batuan Tinjauan Hukum Positif dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar)” ini ditulis oleh Ani Khoirun Nafi’ah, NIM. 1860103221013, dengan pembimbing Fahmi Arif, S.H., M.H. Kata Kunci: Strategi Pengawasan, Pos Pengawasan MBLB, Badan Pendapatan Daerah, Hukum Positif, Fiqh Siyasah. Kabupaten Blitar memiliki potensi sumber daya mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang melimpah, sehingga pajak MBLB seharusnya menjadi kontributor signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar telah membentuk Pos Pengawasan MBLB sebagai instrumen pengendalian aktivitas pengambilan dan pengangkutan mineral. Namun dalam implementasinya, ditemukan berbagai aktivitas penghindaran oleh wajib pajak, seperti penggunaan jalur alternatif, ketidakpatuhan penyerahan Surat Tanda Pengambilan (STP), dan penolakan terhadap petugas di lapangan, sehingga berpotensi menyebabkan kebocoran penerimaan pajak daerah yang signifikan.. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana strategi dan upaya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam mencegah aktivitas penghindaran Pos Pengawasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (2) Bagaimana strategi dan upaya tersebut ditinjau dari perspektif hukum positif dan fiqh siyasah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar serta Pos Pengawasan MBLB. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bapenda Kabupaten Blitar menerapkan strategi pencegahan aktivitas penghindaran Pos Pengawasan MBLB melalui pengoperasian pos pengawasan, penerapan sistem STP, pendataan wajib pajak, sosialisasi, koordinasi lintas instansi, dan penegakan sanksi secara bertahap. Aktivitas penghindaran yang ditemukan meliputi kealpaan administratif akibat ketidaktahuan wajib pajak, pemanfaatan kelemahan sistem yang mendekati tax avoidance, serta tindakan sengaja menghindari pos pengawasan yang termasuk tax evasion, sedangkan praktik tax planning tidak ditemukan. Dari perspektif hukum positif, strategi tersebut telah memiliki dasar hukum yang memadai, sedangkan dari perspektif fiqh siyasah strategi tersebut sejalan dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat.

Actions (login required)

View Item