ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN WEWENANG HAKIM BERDASARKAN TEORI FRAUD TRIANGLE DAN FIQIH SIYASAH

KAFINTA RIKE KURNIA PUTRI, 1860103221081 and AHMAD YUZKI ARIFIAN NAWAFI', 198806092019031003 (2026) ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN WEWENANG HAKIM BERDASARKAN TEORI FRAUD TRIANGLE DAN FIQIH SIYASAH. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (730kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (435kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (241kB)
	Text BAB I.pdf Download (276kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (331kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (211kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (313kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (298kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (244kB)
	Text BAB VII.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (210kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (556kB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Penyalahgunaan Wewenang Hakim Berdasarkan Perspektif Teori Fraud Triangle dan Fiqih Siyasah” ini ditulis oleh Kafinta Rike Kurnia Putri NIM. 1860103221081, dengan pembimbing Ahmad Yuzki Arifian Nawafi’, M.IP. Kata kunci: Penyalahgunaan Wewenang, Hakim, Fraud Triangle, Fiqih Siyasah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena penyalahgunaan wewenang Hakim yang membawa implikasi signifikan terhadap legitimasi lembaga peradilan di Indonesia. Fenomena tersebut terdapat beberapa pola pelanggaran, muali dari pelanggaran teknis yudisial, manipulasi putusan, keberpihakan saat berperkara, hingga penerimaan suap. Hal ini diakibatkan oleh krisis integritas pejabat peradilan yang menciderai kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, pengawasan Hakim menjadi instrumen krusial dalam menangani kasus penyalahgunaan wewenang. Permasalahan dalam penelitian ini merujuk pada (1) bagaimana bentuk pengawasan lembaga Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) dalam rangka menangani kasus penyalahgunaan wewenang Hakim berdasarkan teori fraud triangle; (2) bagaimana mekanisme pengawasan negara melalui peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi ditinjau berdasarkan teori fraud triangle; dan (3) bagaimana konsep pengawasan Hakim dalam sistem peradilan menurut fiqih siyasah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis konseptual melalui pendekatan perundang-undangan dan asas hukum. Sumber data yang diteliti adallah dari data kepustakaan atau studi kepustakaan. Pendekatan yang dilakukan dalam mempelajari tulisan dari sudut pandang ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) bentuk pengawasan yang dilakukan berupa Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung (MA) dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Nomor 47/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), dan penguatan instrumen internal lembaga Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) dalam pengawasan Hakim. (2) meekanisme penegakan peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (3) konsep pengawasan dalam fiqih siyasah terdapat pemikiran Al-Mawardi berupa kaidah al-hisbah yang berpedoman pada kitab al-Ahkam al-Sultaniyah fi al-Wilayah al-Diniyyah yang diartikan sebagai pengawasan lembaga yang menuntut Hakim untuk melaksanakan kewenangannya dengan baik dan menjauhi tindakan yang tidak sesuai dengan syari’at Islam. Hal ini menunjukkan bahwa konsep pengawasan Hakim sesuai dengan perbuatan amar ma’ruf nahi munkar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyalahgunaan wewenang Hakim terjadi akibat dari Hakim yang tidak memiliki integritas yang baik dalam menjalankan kewenangannya, sehingga negara akan tegas dalam pengawasan penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), serta penindakan atas pelanggaran Hakim melalui UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Actions (login required)

View Item