UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK PASCA KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)

RAFI FERNANDHA NUGRAHA, 1860103222227 and INDRI HADISISWATI, 196501261999032001 (2026) UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK PASCA KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (290kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (341kB)
	Text BAB I.pdf Download (304kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (517kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (333kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (297kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (360kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (211kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (267kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Skripsi dengan judul“Upaya Pemerintah Desa Dalam Memberikan Pelayanan Publik Pasca Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)” ini ditulis oleh Rafi Fernandha Nugraha, NIM 1860103222227, Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2026, dibimbing oleh Indri Hadisiswati, S.H., M.H. Kata Kunci: pelayanan publik, kekosongan jabatan, perangkat desa, hukum, fiqh siyasah. Kekosongan jabatan di pemerintahan desa merupakan masalah administratif yang secara langsung menghambat penyampaian layanan publik yang efektif di tingkat desa. Fenomena ini terjadi di Desa Beji, Kabupaten Tulungagung, khususnya pada jabatan Kepala Urusan Perencanaan, yang kosong setelah meninggalnya pejabat sebelumnya. Kekosongan ini telah menyebabkan terganggunya proses administrasi, keterlambatan dalam penyampaian layanan, serta penurunan kualitas koordinasi di antara pejabat pemerintah desa. Meskipun demikian, pemerintah desa tetap berkewajiban untuk memastikan kelangsungan layanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip fiqh siyasah, yang mengutamakan kepentingan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Desa Beji dalam mempertahankan dan menyelenggarakan layanan publik pasca kekosongan jabatan aparatur desa, mengidentifikasi mekanisme pengisian atau penanganan kekosongan tersebut, serta mengkaji strategi-strategi tersebut dari perspektif hukum positif dan fiqh siyasah. Pertanyaan penelitian meliputi: (1) strategi pemerintah desa dalam mempertahankan layanan publik setelah terjadinya kekosongan jabatan aparatur desa, (2) mekanisme pengisian atau penanganan kekosongan tersebut, dan (3) evaluasi hukum dan fiqh siyasah terhadap strategi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari kepala desa, pejabat desa, serta warga Desa Beji. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis yang didasarkan pada kerangka normatif-hukum dan normatif-keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Strategi Pemerintah Desa Beji dalam menjaga pelayanan publik dilaksanakan melalui pembagian tugas (menjabat lebih dari satu jabatan), optimalisasi sumber daya administrasi yang tersedia, dan pemenuhan prosedur pelayanan sesuai dengan standar operasional, meskipun belum mencapai tingkat yang optimal. 2) Mekanisme pengisian jabatan pejabat desa belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena keterlambatan proses pengangkatan, yang seharusnya diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 3) Dari perspektif hukum positif, kondisi-kondisi ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum dan efektivitas pelayanan publik; sedangkan dari perspektif fiqh siyasah, strategi yang diterapkan mencerminkan prinsip maslahah dan tanggung jawab kepemimpinan, namun tetap belum optimal mengingat pengisian jabatan merupakan amanah publik yang harus segera dipenuhi untuk mencegah kemudaratan. Oleh karena itu, perlu dilakukan percepatan proses pengangkatan dan peningkatan komitmen pemerintah desa guna memastikan pelayanan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item