KEABSAHAN AKAD PEMINDAHAN HAK GARAP LAHAN PERHUTANI PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Desa Kaligentong Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung)

AMELIA KUSUMA WARDANI, 1860101221020 and SEPTI WULAN SARI, 199209182019032019 (2026) KEABSAHAN AKAD PEMINDAHAN HAK GARAP LAHAN PERHUTANI PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Desa Kaligentong Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (748kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (307kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (231kB)
	Text BAB I.pdf Download (298kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (484kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (282kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (294kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (311kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (147kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (151kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Keabsahan Akad Pemindahan Hak Garap Lahan Perhutani Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung),” ini ditulis oleh Amelia Kusuma Wardani, NIM. 1860101221020, dengan pembimbing Septi Wulan Sari, S.Sy., M.H. Kata Kunci: Keabsahan Akad, Hak Garap, Perhutani, Fikih Muamalah, Hukum Positif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pemindahan hak garap lahan Perhutani yang dilakukan secara bawah tangan oleh penggarap di Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung. Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sejatinya memberikan hak garap kepada penggarap secara terbatas dan personal, sehingga tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan LMDH maupun Perhutani. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar penggarap mengalihkan hak garap tersebut kepada pihak lain disertai kompensasi finansial, sepenuhnya di luar jalur resmi. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum yang belum terjawab secara komprehensif, baik dari perspektif fikih muamalah maupun hukum positif, sehingga mendorong peneliti untuk mengkajinya secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan praktik pemindahan hak garap lahan Perhutani di Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupeten Tulungagung; (2) menganalisis bagaimana perspektif fikih muamalah dan hukum positif terhadap keabsahan akad pemindahan hak garap lahan Perhutani di Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupeten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif-empiris. Data dikumpulkan melalui tiga teknik: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dilakukan melalui teknik perpanjangan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan dua hal, yaitu (1) praktik pemindahan hak garap berlangsung secara lisan dan informal tanpa dokumen tertulis maupun pelibatan pihak resmi, dan telah berkembang menjadi hukum kebiasaan lokal yang mengakar. (2) pemindahan hak garap dalam perspektif fikih muamalah menunjukkan bahwa akad ini tidak sah karena penggarap tidak memiliki kewenangan atas lahan sehingga tergolong akad fasid atau batil yang tidak menimbulkan akibat hukum menurut syariat. Pemindahan hak garap dalam perspektif hukum positif menunjukkan bahwa praktik ini bertentangan dengan Pasal 50 ayat (3) huruf a UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 212 ayat (2) PP No. 23 Tahun 2021, Pasal 93 ayat (2) huruf a PermenLHK No. 9 Tahun 2021, dan Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 682/KPTS/DIR/2009 di Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (3), serta berstatus batal demi hukum berdasarkan Pasal 1320 dan 1337 KUHPerdata.

Actions (login required)

View Item