ANALISIS YURIDIS CHECKS AND BALANCES OLEH DPR DALAM PENENTUAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT TINGGI NEGARA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN FIQH SIYASAH

MUHAMMAD FADHILLAH ANJANA, 1860103222136 and MUHAMMAD AMIRIL A'LA, 199103172022031002 (2026) ANALISIS YURIDIS CHECKS AND BALANCES OLEH DPR DALAM PENENTUAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT TINGGI NEGARA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN FIQH SIYASAH. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (858kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (634kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (796kB)
	Text BAB I.pdf Download (513kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (770kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (467kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (657kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (606kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (290kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (472kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (682kB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Checks and Balances oleh DPR dalam Penentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Tinggi Negara Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Fiqh Siyasah” ini ditulis oleh Muhammad Fadhillah Anjana, NIM. 1860103222136, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, dengan pembimbing Muhammad Amiril A’la, M.H. Kata Kunci: Checks and Balances, DPR, Pengangkatan, Pemberhentian, Pejabat Tinggi Negara, Hukum, Fiqh Siyasah. Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi 1998 mengalami dinamika yang signifikan, khususnya dalam penerapan prinsip checks and balances. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memperkuat posisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif yang tidak hanya berfungsi membentuk undang-undang, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap Presiden sebagai lembaga eksekutif. Peran DPR menjadi sangat krusial dalam konteks pengangkatan dan pemberhentian pejabat tinggi negara, seperti menteri, duta besar, hakim agung, anggota lembaga independen, dan pejabat publik strategis lainnya. Secara normatif, mekanisme ini dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif dan memastikan adanya legitimasi politik dalam setiap pengangkatan pejabat tinggi negara. Namun dalam praktiknya, keseimbangan kekuasaan sering kali tidak berjalan ideal akibat intervensi politik dan tarik menarik kepentingan koalisi, serta munculnya kontroversi terkait Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025, khususnya Pasal 228A yang memberikan kewenangan fit and proper test ulang terhadap pejabat yang telah diangkat Presiden. Tujuan penelitian ini untuk (1) mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana prinsip checks and balances oleh DPR diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pejabat tinggi negara; (2) mengkaji implikasi penerapan checks and balances oleh DPR dalam proses penentuan pengangkatan dan pemberhentian pejabat tinggi negara terhadap dinamika politik hukum di Indonesia; (3) menelaah perspektif fiqih siyasah dalam menilai konsep checks and balances oleh DPR dalam menentukan pengangkatan dan pemberhentian pejabat tinggi negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji hukum tertulis sebagai objek utama. Sumber data primer terdiri atas UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait, seperti UU MD3, UU Kepolisian, UU Mahkamah Agung, dan UU BPK. Analisis normatif dikaitkan dengan doktrin checks and balances dalam teori hukum tata negara yang kemudian disejajarkan dengan konsep-konsep utama fiqh siyasah, seperti kekuasaan, syura, imamah, dan ahl al-hall wa al-aqd. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa: (1) Secara normatif prinsip checks and balances oleh DPR dalam penentuan pengangkatan dan pemberhentian pejabat tinggi negara telah diatur secara konstitusional melalui mekanisme persetujuan dan pertimbangan DPR yang bersifat shared powers antara eksekutif dan legislatif. (2) Implikasi mekanisme checks and balances oleh DPR dalam penentuan pengangkatan dan pemberhentian pejabat tinggi negara terhadap perkembangan politik hukum di Indonesia yaitu pencegahan dominasi presiden dalam penentuan pejabat strategis negara, penguatan akuntabilitas pejabat publik, perluasan ruang partisipasi publik, memperkuat legitimasi politik pejabat publik, dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). (3) Menurut persepektif fiqh siyasah, fungsi DPR dapat dianalogikan dengan lembaga ahl al-hall wa al-aqd yang memiliki kewenangan untuk mengawasi, menyetujui, mengangkat dan memberhentikan pejabat tinggi negara berdasarkan prinsip syura, adl, dan maslahah ammah.

Actions (login required)

View Item