PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN UJI KIR PADA KENDARAAN ANGKUTAN BARANG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Studi Kasus di SATPEL UPPKB Pojok Kabupaten Tulungagung)

QONI'ATUNNI'MAH, 1860103221109 and LADIN, 1981040620232110010 (2026) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN UJI KIR PADA KENDARAAN ANGKUTAN BARANG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Studi Kasus di SATPEL UPPKB Pojok Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (707kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (286kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (184kB)
	Text BAB I.pdf Download (241kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (284kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (195kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (211kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (535kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (155kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (196kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka pelanggaran kendaraan angkutan barang di wilayah Kabupaten Tulungagung, khususnya terkait modifikasi dimensi kendaraan (over dimension) dan muatan berlebih (over loading) yang berdampak pada kegagalan uji berkala (KIR). Uji berkala (KIR) pada kendaraan angkutan barang sangat penting untuk memastikan kelaikan kendaraan bermotor. Masalah utama muncul ketika pemilik kendaraan melakukan modifikasi rancang bangun yang tidak sesuai standar uji tipe demi meningkatkan keuntungan ekonomi, sehingga kendaraan tersebut secara teknis tidak akan lulus dalam pengujian berkala (KIR). Hal ini menciptakan pola ketidakpatuhan di mana pengemudi cenderung menghindari pemeriksaan atau memalsukan dokumen kelayakan. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana bentuk pelanggaran pada kendaraan angkutan barang di SATPEL UPPKB Pojok berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009? 2) Bagaimana tindakan petugas UPPKB Pojok terhadap pelanggaran uji KIR pada kendaraan angkutan barang perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009? 3) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran uji KIR pada kendaraan angkutan barang perspektif hukum islam?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui observasi lapangan di SATPEL UPPKB Pojok Kabupaten Tulungagung, dokumentasi, dan wawancara semi-struktural dengan pengawas dan penguji di UPPKB Pojok serta pengemudi angkutan barang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Bentuk pelanggaran pada kendaraan angkutan barang di SATPEL UPPKB Pojok berupa pelanggaran daya angku (over loading), perubahan dimensi (over dimension), pelanggaran dokumen terkait uji KIR, pelanggaran rambu lalu lintas; 2) Saat ini, tindakan petugas UPPKB Pojok terhadap pelanggaran kendaraan angkutan barang menerapkan prosedur sosialisasi, edukasi, dan peringatan yang dilakukan secara lisan maupun tertulis sebagai bagian dari masa transisi menuju kebijakan Zero ODOL 2027; 3) Secara hukum Islam penegakan hukum ini sejalan dengan konsep maslahah mursalah dan pengawasan (Al-Hisbah), prinsip maqashid syariah untuk menjaga jiwa (Hifz An-Nafs) dan menjaga harta (Hifz Al-Mal) dan sejalan dengan prinsip keadilan (Al-Adl). Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penegakan hukum di UPPKB Pojok telah berjalan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, namun tetap mengikuti kebijakan dari pemerintah dalam mencapai target zero ODOL 2027.

Actions (login required)

View Item