IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)

LENA TRIAS OKTAVIA, 1860103222118 and MUHAMMAD AMIRIL A'LA, 199103172022031002 (2026) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (636kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (325kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (270kB)
	Text BAB I.pdf Download (380kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (431kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (301kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (395kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (452kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (278kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (252kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (843kB)

Abstract

ABSTRAK Lena Trias Oktavia, NIM. 1860103222118, Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung), Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2026, Pembimbing Muhammad Amiril A’la, M.H. Kata Kunci: Narkotika, KIPAN, Kabupaten Tulungagung, Bersinar. Penyalahgunaan narkotika sebagai kejahatan lintas negara terus meningkat dan mengancam seluruh lapisan masyarakat. Pada tahun 2024, jumlah penyalahguna global mencapai 296 juta jiwa, sedangkan di Indonesia sebesar 1,73% atau setara 3,3 juta penduduk, didominasi usia 15–24 tahun. Di Kabupaten Tulungagung 30% pelajarnya tercatat terpapar narkoba pada tahun 2023. KIPAN (Kader Inti Pemuda Anti Narkoba) sebagai wadah partisipasi pemuda memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba, karena penanggulangan narkoba tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Rumusan masalah penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana peran KIPAN Kabupaten Tulungagung dalam mewujudkan Tulungagung Bersinar (Bersih Narkoba)? (2) Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh KIPAN Kabupaten Tulungagung? dan (3) Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh KIPAN Kabupaten Tulungagung dalam perspektif maqashid syariah?. Adapun metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam suatu masyarakat. Sumber data primer diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara sumber data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) setelah dilantiknya kepengurusan baru, peran KIPAN Kabupaten Tulungagung tidak berjalan karena terjadi ketidaksesuaian peran (role disceprancy) antara peran nyata yang terwujud (enacted role) dengan peran yang diharapkan (prescribed role) sebagaimana dalam Majelis Permusyawaratan Nasional KIPAN No. 01/MPN-KIPAN/I/2019. (2) Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh KIPAN Kabupaten Tulungagung belum berjalan karena lemahnya komunikasi, keterbatasan sumber daya terutama dalam hal pendanaan dan keaktifan anggota, rendahnya komitmen pengurus, serta tidak berjalannya struktur organisasi. (3) Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh KIPAN Kabupaten Tulungagung dalam perspektif maqashid syariah mengalami ta’ṭil al-maqshad (kegagalan dalam merealisasikan tujuan syariat), karena pada kepengurusan periode kedua (2025-2027) setelah dilantik sampai dengan saat penelitian ini selesai, KIPAN Kabupaten Tulungagung tidak menjalankan kegiatan apapun untuk menjaga akal (hifdz al-aql) masyarakat dari bahaya narkotika.

Actions (login required)

View Item