POTENSI LEGALISASI GANJA UNTUK KEPERLUAN RELAKSASI DIDASARKAN PADA HAK ATAS KESEJAHTERAAN BATIN DALAM PASAL 28H AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 DAN MAQASHID SYARIAH

DWI YUNITASARI, 1860103222210 and FAHMI ARIF, 198806092019031009 (2026) POTENSI LEGALISASI GANJA UNTUK KEPERLUAN RELAKSASI DIDASARKAN PADA HAK ATAS KESEJAHTERAAN BATIN DALAM PASAL 28H AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 DAN MAQASHID SYARIAH. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (263kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (120kB)
	Text BAB I.pdf Download (257kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (404kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (152kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (331kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (252kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (140kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (244kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (756kB)

Abstract

ABSTRAK. Skripsiَ denganَ judulَ “Potensiَ Legalisasiَ Ganjaَ Untukَ Keperluanَ Relaksasi Didasarkan Pada Hak Atas Kesejahteraan Batin dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Maqashid Syariah”َiniَditulis oleh Dwi Yunitasari, NIM.1860103222210, Program Studi Hukum Tatanegara, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, tahun 2026, dengan pembimbing Fahmi Arif, S.H,M.H. Kata Kunci: Potensi, Legalisasi Ganja, Kesejahteraan Batin, Pasal 28H UUD 1945, Maqashid Syariah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh jaminan konstitusional atas kesejahteraan batin sebagaimana termaktub dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan meningkatnya prevalensi gangguan mental di Indonesia yang mencapai sekitar 28 juta penduduk, sehingga menuntut hadirnya kebijakan publik yang lebih responsif terhadap isu kesehatan mental. Di sisi lain, tanaman ganja (Cannabis sativa) yang mengandung senyawa THC dan CBD dengan potensi terapeutiknya masih dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009, sementara minuman beralkohol yang terbukti lebih berbahaya justru dilegalkan. Ketimpangan regulasi inilah yang mendorong perlunya kajian atas potensi legalisasi ganja dari perspektif yuridis konstitusional dan Maqashid Syariah. Penelitian ini merumuskan dua permasalahan yakni (1) bagaimana potensi legalisasi ganja untuk relaksasi berdasarkan hak atas kesejahteraan batin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945; dan (2) bagaimana potensi legalisasi ganja untuk keperluan relaksasi didasarkan pada hak atas kesejahteraan batin ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif yang bersifat deskriptifanalitis dengan tiga pendekatan: perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan perbandingan (comparative approach) terhadap regulasi ganja di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Uruguay , Jerman dan Thailand. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa frasa "sejahtera lahir dan batin" memiliki makna multidimensional yang mencakup tidak hanya pemenuhan kebutuhan fisik dan material, tetapi juga perlindungan kesejahteraan psikologis, kesehatan mental, rasa aman, dan ketenangan jiwa setiap warga negara. Potensi legalisasi ganja untuk relaksasi hanya dapat dibenarkan secara proporsional melalui regulasi ketat berbasis bukti ilmiah dan pengawasan medis. Dari perspektif fikih siyasah, legalisasi bebas tidak dapat dibenarkan karena relaksasi hanya tergolong kepentingan tahsiniyyah yang tidak boleh mengorbankan perlindungan akal (hifz al-'aql). Berdasarkan prinsip sad al-dzari'ah, negara wajib membatasi legalisasi ganja demi kemaslahatan umum, dengan tetap membuka ruang regulasi terbatas untuk kepentingan medis yang darurat di bawah pengawasan ketat.

Actions (login required)

View Item