IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 7 TAHUN 2012 TERHADAP LARANGAN PENGANGKUTAN BAHAN BERDEBU MELALUI ANGKUTAN TERBUKA DALAM TINJAUAN FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Jalan Rejotangan dan Ngantru Kabupaten Tulungagung)

AIDHILA ROZYLAWATI, 1860103221018 and YUSRON MUNAWIR, 198403152019031011 (2026) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 7 TAHUN 2012 TERHADAP LARANGAN PENGANGKUTAN BAHAN BERDEBU MELALUI ANGKUTAN TERBUKA DALAM TINJAUAN FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Jalan Rejotangan dan Ngantru Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (663kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (340kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (261kB)
	Text BAB I.pdf Download (360kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (572kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (404kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (379kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (570kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (325kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (247kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (876kB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Terhadap Larangan Pengangkutan Bahan Berdebu Melalui Angkutan Terbuka Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Jalan Rejotangan dan Ngantru Kabupaten Tulungagung)” ini ditulis oleh Aidhila Rozylawati, NIM. 1860103221018 dengan pembimbing Yusron Munawir, S.H.I., M.H Kata Kunci: Implementasi Peraturan Daerah, Angkutan Terbuka, Bahan Berdebu, Fiqh Siyasah, Jalan Rejotangan dan Ngantru Maraknya aktivitas kendaraan pengangkut material berdebu tanpa penutup muatan yang memadai di Kabupaten Tulungagung, khususnya di Jalan Rejotangan dan Ngantru. Kondisi tersebut menimbulkan dampak nyata berupa ketidaknyamanan warga serta penurunan kualitas lingkungan di sekitar jalur pengangkutan. Meskipun larangan tersebut telah diatur dalam Pasal 11 huruf (a) Perda Nomor 7 Tahun 2012, penegakan dan pengawasannya di lapangan dinilai belum optimal. Oleh karena itu, fenomena kesenjangan hukum tersebut mendesak untuk dikaji lebih dalam melalui perspektif fiqh siyasah guna menganalisis komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Rumusan masalah yang diangkat adalah (1) Bagaimana implementasi peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 terhadap larangan pengangkutan bahan berdebu melalui angkutan terbuka di Jalan Rejotangan dan Ngantru Kabupaten Tulungagung? (2) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 dalam Mewujudkan perlindungan lingkungan dan kemaslahatan masyarakat ditinjau dari fiqh siyasah? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Sumber data penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Data primer dari hasil wawancara dengan pegawai Satuan Pamong Praja dan masyarakat yang bermukim di sekitar jalur pengangkutan, sedangkan data sekunder meliputi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta literatur fiqh siyasah, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2012 belum berjalan optimal karena pengawasan Satpol PP masih bersifat insidental, sanksi sekedar teguran lisan, serta kurangnya sumber daya (2) dalam tinjauan fiqh siyasah, substansi regulasi ini sebenarnya telah selaras dengan prinsip maslahah mursalah serta aspek hifzh al-nafs dan hifzh al-bi’ah, namun peran pemerintah belum mampu mencegah kemudharatan secara penuh akibat lemahnya konsistensi dan kemampuan operasional (al-quwwah) lembaga penegak hukum.

Actions (login required)

View Item