PENYELESAIAN SENGKETA ORGANISASI MASYARAKAT PCNU JOMBANG DENGAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA’ DALAM PRESPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

AKHMAD FAUZI ILHAM, 126103202095 and ASROP SAFI'I, 196909182000031002 (2026) PENYELESAIAN SENGKETA ORGANISASI MASYARAKAT PCNU JOMBANG DENGAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA’ DALAM PRESPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (370kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (293kB)
	Text BAB I.pdf Download (353kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (462kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (340kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (314kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (339kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (198kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (302kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (709kB)

Abstract

Akhmad Fauzi Ilham, 126103202095, Penyelesaian Sengketa Organisasi Masyarakat PCNU Jombang Dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama’ Dalam Prespektif Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016. Program Studi Hukum Tata Negara, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dosen Pembimbing Skripsi Prof. Dr. H. Asrop Safi’i, M.Ag. Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, Organisasi Kemasyarakatan, PP Nomor 58 Tahun 2016. Organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Indonesia. Namun, kompleksitas struktur dan kewenangan dalam organisasi besar sering memunculkan sengketa internal. Salah satu contoh aktual adalah sengketa antara Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jombang dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang dipicu oleh perbedaan penafsiran kewenangan organisasi, legalitas kepengurusan, serta lemahnya komunikasi antara pengurus pusat dan daerah. Sengketa ini berdampak pada stabilitas organisasi dan menimbulkan kegelisahan sosial di kalangan warga Nahdlatul Ulama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya sengketa antara PCNU Jombang dan PBNU, mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa internal organisasi, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengurus PBNU, perwakilan PCNU Jombang, dan tokoh organisasi otonom Nahdlatul Ulama, yang didukung oleh studi dokumentasi serta analisis peraturan perundang-undangan terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan fakta empiris dan norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa PCNU Jombang dan PBNU disebabkan oleh perbedaan penafsiran kewenangan struktural, minimnya komunikasi organisasi, dan belum optimalnya mekanisme penyelesaian sengketa internal. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 menegaskan bahwa penyelesaian sengketa internal organisasi kemasyarakatan harus diutamakan melalui mekanisme internal sebelum menempuh jalur litigasi. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa idealnya diarahkan pada penguatan mekanisme internal yang dialogis, partisipatif, dan berlandaskan hukum guna menjaga keutuhan, legitimasi, dan marwah Nahdlatul Ulama sebagai organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan di Indonesia dalam rangka mewujudkan tata kelola organisasi berkeadilan.

Actions (login required)

View Item