PENGAWASAN BPD DALAM PEMERINTAHAN DESA OLEH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIKIH SIYASAH (Studi Kasus Di Desa Siyotobagus Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung)

ALFIANA DYAH SAPUTRI, 1860103221063 and YUSRON MUNAWIR, 198403152019031011 (2026) PENGAWASAN BPD DALAM PEMERINTAHAN DESA OLEH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIKIH SIYASAH (Studi Kasus Di Desa Siyotobagus Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (354kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (200kB)
	Text BAB I.pdf Download (321kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (282kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (263kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (480kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (451kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (225kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (152kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (667kB)

Abstract

Lemahnya pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga representatif masyarakat desa masih menjadi persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Di sisi lain, Dinas Pemberdayaan Ma syarakat dan Desa (DPMD) sebagai perangkat daerah yang melaksanakan pembi naan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Un dang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Kondisi tersebut mendorong perlunya kajian mengenai efektivitas pelaksanaan pengawasan BPD dalam per spektif hukum positif dan fikih siyasah. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pelaksanaan pengawasan ter hadap Badan Permusyawaratan Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung di Desa Siyotobagus Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung; (2) menganalisis pengawasan tersebut berdasarkan perspektif hukum positif; dan (3) menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip prinsip fikih siyasah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pen dekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, doku mentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan model analisis interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesim pulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1).Pengawasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tulungagung terhadap Badan Permusy awaratan Desa (BPD) di Desa Siyotobagus Kecamatan Besuki Kabupaten Tulunga gung dilaksanakan melalui pembinaan, monitoring, evaluasi, dan fasilitasi, namun belum optimal akibat keterbatasan sumber daya, koordinasi, dan tidak adanya indi kator kinerja terukur, sehingga pembinaan masih bersifat administratif, 2).Secara hukum positif, pengawasan DPMD Kabupaten Tulungagung terhadap BPD di Desa Siyotobagus Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung telah sesuai Pasal 112 ayat (2) UU Desa, Pasal 89 Permendagri No. 110/2016, dan Perbup Tulungagung No. 73/2021, tetapi belum maksimal karena kekosongan SOP, indikator kinerja, dan evaluasi berkala yang objektif, dan 3). Dari perspektif fikih siyasah, pengawa san terhadap BPD di Desa Siyotobagus Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung be-lum mencerminkan maqāṣid al-syarī'ah karena masih berorientasi kepatuhan admi-nistratif, sehingga perlu diarahkan pada pembinaan yang partisipatif dan akunta-bel. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan yang lebih terukur, integratif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas kelembagaan BPD.

Actions (login required)

View Item