ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM KLAUSULA BAKU APLIKASI DIGITAL BYOND BY BANK SYARIAH INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN HUKUM ISLAM

ROSA NURLAELA RAHMAWATI, 1860103222202 and YUSUF MARDHANI, 199108072022031001 (2026) ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM KLAUSULA BAKU APLIKASI DIGITAL BYOND BY BANK SYARIAH INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN HUKUM ISLAM. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (380kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (263kB)
	Text BAB I.pdf Download (442kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (423kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (325kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (653kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (434kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (317kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (307kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (955kB)

Abstract

ABSTRAK Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi dalam Klausula Baku Aplikasi Digital BYOND by BSI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Hukum Islam” ini ditulis oleh Rosa Nurlaela Rahmawati, NIM 1860103222202, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, tahun 2026, dengan pembimbing Yusuf Mardhani, M.H. Kata Kunci: perlindungan data pribadi, klausula baku, aplikasi digital Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi dalam layanan keuangan yang terintegrasi dalam aplikasi digital, contohnya adalah BYOND by BSI merupakan aplikasi mobile banking oleh Bank Syariah Indonesia. Setiap nasabah yang akan menggunakan aplikasi ini diwajibkan untuk menyetujui persyaratan yang sudah dibuat oleh penyedia layanan yang berbentuk klausula baku bersifat take it or leave it sehingga memunculkan bargaining position yang lemah. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi, 1) Bagaimana perlindungan data pribadi pengguna aplikasi digital BYOND by BSI dalam klausula baku menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?, 2) bagaimana perlindungan data pribadi dalam klausula baku aplikasi digital BYOND by BSI dalam perspektif hukum Islam?, 3) Apa akibat hukum klausula baku pada aplikasi digital BYOND by BSI?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian klausula baku aplikasi digital BYOND by BSI berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta akibat hukumnya. Jenis penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa UU PDP dan dokumen kebijakan privasi dan syarat dan ketentuan khusus BYOND by BSI, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan analisis data secara yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa klausula dalam kebijakan privasi dan syarat ketentuan khusus aplikasi BYOND by BSI yang berpotensi tidak sejalan dengan prinsip perlindungan data pribadi, khususnya terkait pemrosesan data biometrik, pengungkapan data kepada pihak ketiga, transfer data pribadi ke luar negeri, masa retensi data, serta aksesibilitas kebijakan privasi sehingga memunculkan akibat hukum secara perdata sesuai Pasal 12 UU PDP, secara pidana sesuai Pasal 67 UU PDP, dan sanksi administratif sesuai Pasal 57 UU PDP. Dalam perspektif hukum Islam, klausula tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan hak individu yang tercermin dalam maqashid syariah, khususnya dalam aspek perlindungan harta (hifdz al mal), perlindungan jiwa (hifdz an-nafs), dan perlindungan kehormatan (hifdz al-ird) dan juga terdapat akibat hukum berdasarkan hukum Islam yaitu pemberian kompensasi moral.

Actions (login required)

View Item