ANALISIS IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 104/PUU-XXIII/2025 TERHADAP KEWENANGAN BAWASLU DAN KPU DALAM SISTEM CHECKS AND BALANCES

BADRIYATUL 'AROFAH, 1860103222132 and NURUSH SHOBAHAH, 198905102018012003 (2026) ANALISIS IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 104/PUU-XXIII/2025 TERHADAP KEWENANGAN BAWASLU DAN KPU DALAM SISTEM CHECKS AND BALANCES. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (896kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (334kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (301kB)
	Text BAB I.pdf Download (320kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (401kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (324kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (337kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (356kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (283kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (261kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (514kB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Analisis Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 terhadap kewenangan Bawaslu dan KPU dalam Sistem Checks and Balances” ini ditulis oleh Badriyatul ‘Arofah, NIM. 1860103222132, dengan pembimbing/promotor Ibu Nurush Shobahah, M.H.I. Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025, Bawaslu, KPU, Checks and Balances. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 mengubah lanskap penanganan pelanggaran administrasi pemilihan dengan mengubah makna rekomendasi Bawaslu menjadi putusan, serta mengubah makna dari frasa memeriksa dan memutus menjadi menindaklanjuti. Perubahan ini bermaksud menyelesaikan ketidakpastian hukum akibat seringnya KPU tidak menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan Bawaslu. Namun, pergeseran yuridis tersebut menimbulkan efek baru berupa terganggunya keseimbangan kewenangan antara Bawaslu dan KPU yang semula dirancang sebagai lembaga yang berkedudukan sejajar. Berdasarkan dinamika tersebut, penelitian ini berfokus pada pertanyaan mengenai bagaimana implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 terhadap kewenangan Bawaslu dan KPU dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilihan, serta bagaimana dampaknya terhadap kedudukan Bawaslu dan KPU pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 dalam kerangka prinsip checks and balances. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan mengkaji hukum sebagai sistem norma. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi yuridis dari putusan ini adalah terjadinya transformasi peran Bawaslu yang berakibat hilangnya kewenangan KPU untuk memeriksa ulang dan wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu secara mutlak, serta berisiko terjadi dualisme putusan dengan peradilan tata usaha negara yang berdampak pada hak peserta pemilu. Lebih lanjut, dalam konteks checks and balances, terjadi pergeseran relasi dari pola horizontal menjadi vertikal. Dominasi kewenangan Bawaslu berisiko mendegradasi independensi KPU sebagai penyelenggara pemilihan mandiri dan berpotensi menghilangkan mekanime kontrol internal yang seharusnya menjaga keseimbangan antar lembaga negara bantu (state auxiliary bodies).

Actions (login required)

View Item