PROBLEMATIKA AMANAH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN FIQIH SIYASAH

RYFALDY YUSFIRANSAH, 1860103223298 and MUHAMMAD AMIRIL A'LA, 199103172022031002 (2026) PROBLEMATIKA AMANAH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN FIQIH SIYASAH. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (994kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (534kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (336kB)
	Text BAB I.pdf Download (244kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (470kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (118kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (925kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (122kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (245kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Skripsi dengan judul “Problematika Amanah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Dalam Perspektif Hukum dan Fiqih Siyasah”. ini ditulis oleh Ryfaldy Yusfiransah, NIM. 1860103223298, dengan pembimbing/promotor Muhammad Amiril A’la, M.H.. Kata Kunci: Dualisme Tugas Camat, PPATS, Kepastian Hukum, AUPB, Fiqih Siyasah Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena dualisme tugas camat yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 diberikan kewenangan ex officio sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) di samping tugas utamanya sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat kecamatan. Penggabungan dua fungsi yang berbeda karakter, orientasi, dan tanggung jawab hukum ini menimbulkan berbagai problematika hukum yang serius, seperti tumpang tindih kewenangan, ketidakpastian hukum, serta penurunan kualitas pelayanan publik. Selain itu, kebijakan ini juga menarik untuk dikaji dari perspektif fiqih siyasah mengingat jabatan publik dalam Islam dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan profesionalitas. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui problematika dualisme tugas camat sebagai penyelenggara pemerintahan sekaligus PPATS; (2) menganalisis implikasi hukum terhadap pelaksanaan tugas camat sebagai PPATS ditinjau dari prinsip kepastian hukum dan efektivitas pelayanan publik; serta (3) menganalisis problematika tersebut dalam perspektif fiqih siyasah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan systematic literature review atau studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, penelitian terdahulu), serta bahan hukum tersier (kamus hukum). Teknik analisis data menggunakan metode analisis normatif deskriptif-analitis dengan pola pikir deduktif, serta melakukan analisis perbandingan antara hukum positif dan fiqih siyasah. Hasil penelitian menunjukkan tiga problematika utama. (1)konflik kewenangan yang meliputi tiga bentuk: (a) konflik antara fungsi administratif dengan fungsi yuridis; (b) konflik kepentingan karena camat memiliki wewenang administratif sekaligus sebagai pembuat akta otentik yang seharusnya independen; serta (c) konflik beban kerja dan alokasi sumber daya yang mengakibatkan penurunan efektivitas pelayanan publik. (2) ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) dalam tiga lapisan yaitu ketidakpastian batas kewenangan, ketidakpastian tanggung jawab hukum, dan ketidakpastian prosedural. (3) dalam perspektif fiqih siyasah tanfidziyyah, kebijakan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental pemerintahan dalam Islam, yaitu melanggar prinsip amanah (terjadi ghulul struktural), prinsip keadilan (al-'adl), prinsip profesionalisme (al-kafa'ah), prinsip kemaslahatan (al-maslahah) karena terbukti menimbulkan lebih banyak kerusakan (mafsadah) daripada kemaslahatan sehingga melanggar prinsip dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-mashalih, serta prinsip pembatasan kekuasaan (taqyid al-sulthah) karena mencampuradukkan fungsi eksekutif dengan fungsi yang semestinya independen.

Actions (login required)

View Item