MOCH FUAD AL ZALID, 1860101221044 and ZULFATUN NI'MAH, 197912172008012013 (2026) PEMANFAATAN UANG HASIL PEMBULATAN HARGA BARANG DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY (COD) DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Studi Kasus Pada Kurir SPX Express di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]
|
Text
COVER.pdf Download (528kB) |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (206kB) |
|
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (90kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (202kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (357kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (68kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (147kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (267kB) |
|
|
Text
BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (49kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (117kB) |
|
|
Text
LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Moch Fuad Al Zalid, 1860101221044, Pemanfaatan Uang Hasil Pembulatan Harga Barang dengan Sistem Cash On Delivery (COD) Ditinjau dari Perspektif Fikih Muamalah dan Kitab Undang-Undang Hukum Pedata (Studi Kasus Pada Kurir SPX Express di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung). Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. FASIH. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. 2026. Pembimbing: Dr. Zulfatun Ni’mah, M.Hum. Kata kunci: Uang, Pembulatan, Cash On Delivery (COD), Kurir. Metode pembayaran Cash On Delivery (COD) dalam transaksi jual beli melalui marketplace dalam praktiknya sering menimbulkan pembulatan nominal pembayaran oleh kurir karena keterbatasan uang kembalian, sehingga menghasilkan selisih dana yang pemanfaatannya belum memiliki kejelasan. Ketidakjelasan mengenai pihak yang berhak atas uang hasil pembulatan serta mekanisme pemanfaatannya menimbulkan persoalan hukum, baik ditinjau dari perspektif fikih muamalah yang menekankan prinsip kerelaan, amanah, dan larangan mengambil harta orang lain tanpa hak, maupun dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur kewenangan penerima kuasa dalam menjalankan tugasnya. Pertanyaan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pemanfaatan uang hasil pembulatan harga barang dengan sistem Cash On Delivery (COD) pada kurir SPX Express di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?; 2) Bagaimana pemanfaatan uang hasil pembulatan harga barang dengan sistem Cash On Delivery (COD) ditinjau dari fikih muamalah pada kurir SPX Express di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?; 3) Bagaimana pemanfaatan uang hasil pembulatan harga barang dengan sistem Cash On Delivery (COD) ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata pada kurir SPX Express di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi dengan kurir, manajer/perwakilan dan pelanggan, analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dalam praktik pemanfaatan uang hasil pembulatan harga barang dengan sistem Cash On Delivery (COD) di SPX Express Kecamatan Boyolangu, kurir menerima pembayaran dari pelanggan, menyetorkan kepada perusahaan sesuai nominal tagihan yang tercatat dalam sistem, dan memisahkan selisih uang yang timbul akibat pembulatan harga, dimana selisih tersebut tidak dimasukkan dalam setoran perusahaan, melainkan dikelola secara terpisah oleh kurir untuk kepentingan pribadi. 2) Ditinjau dari fikih muamalah, pemanfaatan uang hasil pembulatan harga Cash On Delivery (COD) di SPX Express Kecamatan Boyolangu diperbolehkan karena didasarkan pada kerelaan pelanggan, kejelasan nominal pembayaran, dan adanya persetujuan atas selisih pembulatan, selisih tersebut dapat dipandang sebagai hibah atau ibra sehingga kepemilikannya berpindah kepada kurir dan dapat digunakan untuk kepentingan pribadi. 3) Ditinjau dari KUHPerdata, pemanfaatan uang hasil pembulatan pembayaran Cash On Delivery (COD) di SPX Express Kecamatan Boyolangu bergantung pada adanya persetujuan pelanggan yang diberikan secara sadar dan tanpa paksaan dengan terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata, selisih uang hasil pembulatan dapat digunakan oleh kurir untuk kepentingan pribadi.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | Muamalat Hukum > Undang-undang |
| Divisions: | Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum > Hukum Ekonomi Syariah |
| Depositing User: | 1860101221044 MOCH FUAD AL ZALID |
| Date Deposited: | 28 Jul 2026 03:48 |
| Last Modified: | 28 Jul 2026 03:48 |
| URI: | http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/70014 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
