ANALISIS PERBEDAAN BIAYA ADMINISTRASI LAYANAN TARIK TUNAI ANTAR AGEN BRILINK DALAM TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) DAN FATWA DSN MUI NO. 113/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD WAKALAH BIL UJRAH (Studi Kasus Agen BRILink Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto)

KHIZANATUS SU'UDIYAH, 1860101221088 and FATHUL IHSANI, 199001032025211016 (2026) ANALISIS PERBEDAAN BIAYA ADMINISTRASI LAYANAN TARIK TUNAI ANTAR AGEN BRILINK DALAM TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) DAN FATWA DSN MUI NO. 113/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD WAKALAH BIL UJRAH (Studi Kasus Agen BRILink Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (91kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (161kB)
	Text BAB I.pdf Download (294kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (387kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (224kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (313kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (217kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (53kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (204kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Khizanatus Su'udiyah, NIM 1860101221088, Analisis Perbedaan Biaya Administrasi Layanan Tarik Tunai Antar Agen BRILink dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah (Studi Kasus Agen BRILink Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2026, Dosen Pembimbing: Dr. Fathul Ihsani, S.Sy., M.H. Kata Kunci: Wakalah Bil Ujrah, Biaya Administrasi, Agen BRILink, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan biaya administrasi layanan tarik tunai yang ditemukan di antara Agen BRILink di Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto. Meskipun seluruh agen berada di bawah naungan Bank BRI dan menggunakan sistem transaksi yang sama, masing-masing agen menerapkan tarif biaya administrasi yang berbeda kepada nasabah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana praktik tersebut ditinjau dari akad wakalah bil ujrah serta kesesuaiannya dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017. Rumusan Masalah dalam penelitian ini difokuskan pada 2 aspek, yaitu: (1) Bagaimana praktik penerapan akad wakalah bil ujrah terhadap perbedaan biaya administrasi layanan tarik tunai antar Agen BRILink di Desa Ngareskidul? dan (2) Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSNMUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 terhadap perbedaan biaya administrasi layanan tarik tunai antar Agen BRILink di Desa Ngareskidul? Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis-kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemilik Agen BRILink dan nasabah, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur hukum, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa DSNMUI, buku dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Praktik layanan tarik tunai antar Agen BRILink di Desa Ngareskidul telah menerapkan akad wakalah bil ujrah, di mana Bank BRI berkedudukan sebagai muwakkil dan Agen BRILink sebagai wakil. Agen memperoleh ujrah melalui sistem sharing fee 50:50 dari Bank BRI dan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah. Perbedaan biaya administrasi antar agen diperbolehkan selama besaran ujrah diketahui secara jelas. (2) Ditinjau dari KHES, praktik ini telah sesuai dengan Pasal 550 dan Pasal 552, namun terdapat aspek yang perlu diperbaiki berkaitan dengan Pasal 551 terkait kewajiban penyampaian informasi biaya sejak awal akad. Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017, rukun dan syarat akad wakalah bil ujrah telah terpenuhi, namun penyampaian informasi biaya administrasi kepada nasabah yang tidak konsisten berpotensi menimbulkan unsur gharar serta bertentangan dengan prinsip kejelasan (bayan) dan kerelaan (taradhi).

Actions (login required)

View Item