Studi Komparasi Sanksi Penyebar Berita Bohong Di Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Pidana Islam

Ariful mustofa, 2822133005 (2018) Studi Komparasi Sanksi Penyebar Berita Bohong Di Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Pidana Islam. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (53kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (41kB) | Preview
	Text BAB I.pdf Download (241kB)
Preview	Text BAB II.pdf Download (143kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (169kB) | Preview
Preview	Text BAB IV.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB V.pdf Download (109kB) | Preview
	Text BAB VI.pdf Download (46kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (927kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Skripsi dengan judul “Studi Komparasi Sanksi Penyebar Berita Bohong ABSTRAK Skripsi dengan judul “Studi Komparasi Sanksi Penyebar Berita Bohong Di Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Pidana Islam” ini ditulis oleh Ariful Mustofa, NIM: 2822133005, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, yang dibimbing oleh : Dr. H. A. Muhtadi Anshor, M.Ag. Kata kunci : Berota bohong, Media sosial, dan UU Nomor 19 tahun 2016 Penelitian skripsi ini dilatar belakangi dengan munculnya suatu permasalahan yang tidak bisa dianggap kecil di internet dan di dunia nyata pada saat ini. Dimana penyebaran berita yang cepat dan luas menimbulkan suatu peluang untuk menyebarkan berita yang tidak benar di media sosial. Dampak dari permasalahan ini sangat besar, dimana opini masyarakat digiring untuk mempercayai suatu berita yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Akibatnya terjadi konflik di masyarakat yang mengancam secara fisik, mental, kehidupan bersuku, berbangsa, dan beragama. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana sanksi hukum dari penyebar berita bohong di media sosial menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ?. 2) Bagaimana sanksi hukum dari penyebar berita bohong di media sosial menurut hukum pidana islam?. 3) Apa persamaan dan perbedaan sanksi hukum dari penyebar berita bohong di media sosial menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan hukum pidana islam?. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah : 1) Untuk mengetahui sanksi hukum dari penyebar berita bohong di media sosial menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. 2) Untuk mengetahui sanksi hukum dari penyebar berita bohong di media sosial menurut hukum pidana islam. 3) Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan sanksi hukum penyebar berita bohong di media sosial menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan hukum pidana islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan dan jenis penelitian kepustakaan (Library Research). Untuk teknik pengumpulan data skripsi ini adalah dokumentasi. Analisa data menggunakan metode deduktif dan metode komparatif untuk mendapatkan data tentang sanksi penyebar berita bohong di media sosial dalam perspektif undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan hukum pidana islam. Hasil dari penelitian ini adalah : 1) sanksi hukum penyebar berita bohong di media sosial telah tercantum jelas dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 45 dengan ketentuan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan pasal 51 dengan ketentuan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah). 2) sanksi hukum penyebar berita bohong di media sosial dalam hukum pidana islam termasuk dalam jariimah ta’zir dimana untuk sanksi hukumnya ditentukan oleh ulil amri. 3) sanksi hukum penyebar berita bohong di media sosial dalam hukum positif dan hukum islam mempunyai tujuan yang sama yaitu memberi efek jera dan menegakkan keadilan. Perbedaannya sansi dalam hukum positif sudah di atur dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sedangkan dalam hukum pidana islam sanksi hukum penyebar berita bohong di media sosial ditentukan oleh ulil amri.  Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Pidana Islam” ini ditulis oleh Ariful Mustofa, NIM: 2822133005, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, yang dibimbing oleh : Dr. H. A. Muhtadi Anshor, M.Ag. Kata kunci : Berota bohong, Media sosial, dan UU Nomor 19 tahun 2016 Penelitian skripsi ini dilatar belakangi dengan munculnya suatu permasalahan yang tidak bisa dianggap kecil di internet dan di dunia nyata pada saat ini. Dimana penyebaran berita yang cepat dan luas menimbulkan suatu peluang untuk menyebarkan berita yang tidak benar di media sosial. Dampak dari permasalahan ini sangat besar, dimana opini masyarakat digiring untuk mempercayai suatu berita yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Akibatnya terjadi konflik di masyarakat yang mengancam secara fisik, mental, kehidupan bersuku, berbangsa, dan beragama. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana sanksi hukum dari penyebar berita bohong di media sosial menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ?. 2) Bagaimana sanksi hukum dari penyebar berita bohong di media sosial menurut hukum pidana islam?. 3) Apa persamaan dan perbedaan sanksi hukum dari penyebar berita bohong di media sosial menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan hukum pidana islam?. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah : 1) Untuk mengetahui sanksi hukum dari penyebar berita bohong di media sosial menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. 2) Untuk mengetahui sanksi hukum dari penyebar berita bohong di media sosial menurut hukum pidana islam. 3) Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan sanksi hukum penyebar berita bohong di media sosial menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan hukum pidana islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan dan jenis penelitian kepustakaan (Library Research). Untuk teknik pengumpulan data skripsi ini adalah dokumentasi. Analisa data menggunakan metode deduktif dan metode komparatif untuk mendapatkan data tentang sanksi penyebar berita bohong di media sosial dalam perspektif undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan hukum pidana islam. Hasil dari penelitian ini adalah : 1) sanksi hukum penyebar berita bohong di media sosial telah tercantum jelas dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 45 dengan ketentuan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan pasal 51 dengan ketentuan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah). 2) sanksi hukum penyebar berita bohong di media sosial dalam hukum pidana islam termasuk dalam jariimah ta’zir dimana untuk sanksi hukumnya ditentukan oleh ulil amri. 3) sanksi hukum penyebar berita bohong di media sosial dalam hukum positif dan hukum islam mempunyai tujuan yang sama yaitu memberi efek jera dan menegakkan keadilan. Perbedaannya sansi dalam hukum positif sudah di atur dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sedangkan dalam hukum pidana islam sanksi hukum penyebar berita bohong di media sosial ditentukan oleh ulil amri.

Actions (login required)

View Item