TINJAUAN FIQH MUSTADH’AFIN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MALANG TENTANG PENGGUSURAN PEDAGANG KAKI LIMA

MUHAMMAD NGIZZUL MUTTAQIN, 17102153021 (2019) TINJAUAN FIQH MUSTADH’AFIN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MALANG TENTANG PENGGUSURAN PEDAGANG KAKI LIMA. [ Skripsi ]

Preview	Text COVER.pdf Download (543kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (464kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (208kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (222kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (136kB) | Preview
Preview	Text BAB IV.pdf Download (279kB) | Preview
Preview	Text BAB V.pdf Download (402kB) | Preview
Preview	Text BAB VI.pdf Download (886kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR RUJUKAN.pdf Download (105kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Mustadh’afin Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Malang Tetang Penggusuran Pedagang Kaki Lima”, ini ditulis oleh Muhammad Ngizzul Muttaqin, NIM. 17102153021 dibimbing oleh Dr. Iffatin Nur, M. Ag. Kata kunci : Fiqh Mustadh’afin, Kebijakan, Penggusuran Pedagang Kaki Lima. Latar belakang dalam penelitian ini adalah dalam kenyataannya, para pelaku sektor informal sering di posisikan dalam pengertian negatif semata, yaitu sebagai simbol kesemerawutan kota, sumber kemacetan jalan dan berbagai simbol-simbol negatif lainnya. Oleh karena itu, pedagang kaki lima seringkali menjadi target utama kebijakan-kebijakan pemerintah kota. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah : (1) Bagaimana kebijakan pemerintah kota malang tentang penggusuran pedagang kaki lima? (2) Bagaimana tinjauan Fiqh mustadh’afin terhadap kebijakan pemerintah kota malang tentang penggusuran pedagang kaki lima?. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui kebijakan pemerintah kota malang tentang penggusuran pedagang kaki lima. (2) Untuk mengetahui tinjauan Fiqh mustadh’afin terhadap kebijakan pemerintah kota malang tentang penggusuran pedagang kaki lima. Dalam penelitian ini digunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi atau data berupa ucapan, pikiran, gagasan tentang kebijakan berupa penggusuran pedagang kaki lima. Observasi dilakukan secara langsung untuk mengamati keadaan di lapangan. Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) kebijakan pemerintah kota malang tentang penggusuran pedagang kaki lima ditinjau dari fiqh mustadh’afin belum sesuai dengan prinsip keadilan yang merupakan inti dari fiqh mustadh’afin, karena dalamkebijakan tersebut masih ada bentuk ketidak pihakannya pemerintah kepada rakyat kecil. (2) Pelaksanaan kebijakan penggusuran sudah sesuai dengan peraturan berupa, sosialisasi, pelaksanaan, dan pengamanan, namun satpol pp kota malang masih belum transparan dan masih ada intervensi dari pihak lain sehingga tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang merupakan inti dari fiqh mustadh’afin. (3) Dampak dari kebijakan penggusuran pedagang kaki lima tersebut yaitu para pedagang kehilangan mata pencaharian dan masyarakat kehilangan keramaian saat CFD sehingga dalam tinjauan prinsip keadilan yang merupakan inti dari fiqh mustadh’afin belum menerapkan prinsip-prinsip keadilan.

Actions (login required)

View Item