PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 44/Pid.Sus/2018/PN Gpr TENTANG OBAT KERAS PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri)

FISKA RAHMAWATI, 17101153054 (2019) PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 44/Pid.Sus/2018/PN Gpr TENTANG OBAT KERAS PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri). [ Skripsi ]

Preview	Text COVER.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (234kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (93kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (227kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (599kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (250kB) | Preview
Preview	Text BAB IV.pdf Download (298kB) | Preview
	Text BAB V.pdf Download (497kB)
	Text BAB VI.pdf Download (202kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (307kB)

Abstract

ABSTRAK Fiska Rahmawati, NIM 17101153054, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor : 44/Pid.Sus/2018/PN/Gpr tentang Obat Keras Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri)” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Tulungagung, 2019, Pembimbing: Dr. Iffatin Nur, M.Ag. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan, Obat Keras, Hukum Islam Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus tindak pidana tanpa izin memiliki obat yang termasuk dalam daftar G Obat Keras yakni melakukan penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G memiliki bahan-bahan dalam jumlah sedemikian rupa, secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini diperuntukkan pemakaian pribadi. Kasus terjadi di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Perbuatan ini membuat generasi muda mengalami kerusakan moral serta tidak mendukung program pemberantasan penyalahgunaan obat keras. Fokus dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 44/Pid.Sus/2018 PN Gpr di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri? 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 44/Pid.Sus/2018 PN Gpr di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam perspektif Hukum Positif? 3) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 44/Pid.Sus/2018 PN Gpr di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam perspektif Hukum Islam? Kemudian yang menjadi tujuan penelitan ini adalah: 1) Untuk mendeskrisikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor44/Pid.Sus/2018 PN Gpr di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. 2) Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 44/Pid.Sus/2018 PN Gpr di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam perspektif hukum positif. 3) Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor44/Pid.Sus/2018 PN Gpr di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam perspektif hukum islam. Metode penelitian yang digunakan peneliti memiliki jenis penelitian yang bersifat kualitatif, dengan melakukan penelitian secara langsung dilapangan (field research), baik melalui wawancara, observasi, dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, pemaparan data, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 44/Pid.Sus/2018 PN Gpr di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara perlu memperhatikan dan mempertimbangkan hukum lainnya yang berupa pertimbangan yuridis (Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum), maupun fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan melihat kondisi terdakwa yang masih muda pekerjaan kuli bangunan serta beragama islam. Sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin memiliki obat yang termasuk dalam daftar G Obat Keras yang didakwakan kepada Gaguk Tri Cahyono Bin Alm Sunaryo melanggar Pasal 3 ayat (1) Stbl Nomor 419 Tahun 1949 tentang Obat Keras. 2) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 44/Pid.Sus/2018 PN Gpr di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri apabila dikaitkan hukum positif maka, hal ini sebagai rekomendasi untuk tetap mendukung program pemberantasan penyalahgunaan obat obat keras supaya moral generasi muda tetap terjaga untuk menjauhkan dari kerusakan akal manusia. 3) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 44/Pid.Sus/2018 PN Gpr di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam perspektif hukum islam apabila antara madharat dan maslahat lebih banyak menimbulkan madharat, maka tidak diperbolehkan. Sebaliknya, apabila maslahat obat keras lebih banyak, maka diperbolehkan.

Actions (login required)

View Item