IMPLIKASI VALIDITAS DATA KEPENDUDUKAN TERHADAP HAK PILIH DALAM PEMILUKADA 2018 DI KECAMATAN SELOPURO KABUPATEN BLITAR DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN HUKUM ISLAM

IMAM MUHLIN, 17104153002 (2019) IMPLIKASI VALIDITAS DATA KEPENDUDUKAN TERHADAP HAK PILIH DALAM PEMILUKADA 2018 DI KECAMATAN SELOPURO KABUPATEN BLITAR DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN HUKUM ISLAM. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (833kB)
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (943kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (591kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (8MB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text BAB IV.pdf Download (7MB) | Preview
Preview	Text BAB V.pdf Download (310kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (6MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Skripsi dengan judul “Implikasi Validitas Data kependudukan terhadap Hak Pilih dalam Pemilukada 2018 di Kecamatan Selopuro dalam perspektif Undang undang Nomor 7 tahun 2017 dan Hukum Islam”, ini di tulis oleh Imam Muhlin, NIM 17104153002 di Bimbing Oleh Dr. H.M.Darin Arif Mu’allifin, S.H.M.Hum. Kata Kunci : Validitas Data Kependudukan, Daftar Pemilih dan Pemilukada. Latar belakang Penelitian ini adalah adanya kehilangan hak pilih dari warga Negara yang berdomisili di wilayah Kecamatan selopuro dan tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur tahun 2018. Fokus Penelitian skripsi ini adalah: (1).Bagaimana Implikasi Validitas data kependudukan terhadap hak pilih dalam PEMILUKADA 2018 di kecamatan Selopuro dalam perspektif Undang undang Nomor 7 tahun 2017? (2). Bagaimana Implikasi Validitas data kependudukan terhadap hak pilih dalam PEMILUKADA 2018 di kecamatan Selopuro dalam perspektif hukum Islam?. Adapun yang menjadi tujuan Peneliti adalah : (1). Untuk mengetahui Implikasi Validitas data kependudukan terhadap hak pilih dalam PEMILUKADA 2018 di kecamatan Selopuro dalam perspektif Undang undang Nomor 7 tahun 2017.(2). Untuk mengetahui Implikasi Validitas data kependudukan terhadap hak pilih dalam PEMILUKADA 2018 di kecamatan Selopuro. dalam perspektif hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan menggunakan metode Wawancara,, Observasi dan Dokumentasi, Lokasi Penelitian Ini dilaksanakan di KPU Kabupaten Blitar, Dinas Kepedudukan dan Catatan Sipil serta di Wilayah Administratif Pemerintah Kecamatan Selopuro. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1). Ketidak Validtan data Penduduk bisa mengakibatkan warga Negara di Selopuro kehilangan hak pilihnya yang di akibatkan karena ketidak taatan warga Selopuro sendiri terhadap Undang undang no 23 tahun 2006 dan undang undang no 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan pasal 3 bahwa setiap warga Negara memiliki kewajiban melaporkan setiap peristiwa kependudukan yang di alaminya ke dinas kependudukan dam catatan sipil .(2). Ketidak Validtan Data Penduduk mengakibatkan ada dua kewajiban ketaatan terhadap Ulil Amri yang tidak terlaksana yaitu ketaatan terhadap aturan undang undang Adminduk untuk melaksanakan kewajiban lain yaitu memilih Pemimpin sebagaimana di atur dalam Undang undang no 7 tahun 2017 dan Undang undang no 1 tahun 2015. Sehingga setiap warga Negara harus taat pada pemerintahnya (QS. An Nisa : 59), dan dalam pemenuhan hak pun warga selopuro harus melaksanakan kewajibanya yaitu kewajiban terdaftar sebagai warga Negara profinsi JawaTimur dan kewajiban memilih pemimpin untuk Provinsi JawaTimur barulah menuntut Haknya sebagai warga Negara di Provinsi JawaTimur (QS. An Nahl.97). karena dalam konsep Islam Memilih Pemimpin bukanlah Hak akan tetapi kewajiban.

Actions (login required)

View Item