PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS ATAS PEKERJAAN PADA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

SISWANTO, 17104153006 (2019) PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS ATAS PEKERJAAN PADA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. [ Skripsi ]

Preview	Text Cover.pdf Download (3MB) | Preview
Preview	Text Abstrak.pdf Download (443kB) | Preview
Preview	Text Daftar Isi.pdf Download (271kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (245kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (614kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (157kB) | Preview
Preview	Text BAB IV.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text BAB V.pdf Download (208kB) | Preview
Preview	Text BAB VI.pdf Download (90kB) | Preview
Preview	Text Daftar Pustaka.pdf Download (198kB) | Preview

Abstract

Siswanto,17104153006, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Atas Pekerjaan Pada Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Ditinjau Dari Huku Positif dan Hukum Islam, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyah), Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2019, Pembimbing: Indri Hadisiswati, S.H., M.H. Kata kunci: Pemenuhan Hak, Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini dilatarbelakangi pengumuman penerimaan CPNS Kabupaten Tulungagung tahun 2018 yang hanya menyediakan 6 kursi untuk formasi khusus Penyandang Disabilitas dari 546 kursi yang ada. Hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kuota khusus bagi Penyandang Disabilitas paling sedikit 2% dari jumlah pegawai yang ada, sehingga dengan demikian jumlah kursi yang ditawarkan untuk Penyandang Disabilitas belum memenuhi kuota yang seharusnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pemenuhan hak Penyandang Disabilitas atas pekerjaan pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum positif?, 2) Bagaimana pemenuhan hak Penyandang Disabilitas atas pekerjaan pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum Islam?, 3) Jelaskan problematika dan solusi terkait rekrutmen atau penerimaan ASN/PNS Penyandang Disabilitas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung!. Adapun tujuan penelitian ini adalah : 1) Menjelaskan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas atas pekerjaan pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum positif, 2) Menjelaskan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas atas pekerjaan pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum Islam, 3) Menjelaskan problematika dan solusi terkait rekrutmen atau penerimaan ASN/PNS Penyandang Disabilitas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa pengamatan, wawancara dan studi bahan-bahan pustaka. Sedangkan teknik analisis datanya peneliti menggunakan teknik analisis induktif yang prosesnya bertolak dari premis yang berupa norma-norma hukum positif yang diketahui, dan berakhir (sementara) pada penemuan asas-asas hukum di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Hak Penyandang Disabilitas atas pekerjaan pada lingkup Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas telah memberikan jaminan hak pekerjaan paling sedikit sebesar 2% (dua pesen) dari seluruh pegawai yang ada yang wajib disediakan Pemerintah Daerah khusus bagi Penyandang Disabilitas, artinya harus ada pegawai Penyandang Disabilitas pada lingkup Pemerintah Daerah minimal dengan perbandingan pekerja Disabilitas dan Non Disabilitas adalah 2:100 (dua banding seratus). Namun ternyata hanya ada 2 (dua) orang pegawai Penyandang Disabilitas dari keseluruhan pegawai yang berjumlah 10.846 orang. 2) Islam mengatur bahwa kedudukan dan hak setiap manusia adalah sama (al-musawwa) berdasarkan Q.S. an-Nur ayat 61 terlepas manusia tersebut Penyandang Disabilitas atau bukan, sehingga pemenuhan hak Penyandang Disabilitas atas pekerjaan pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung harus dan wajib dipenuhi. 3) Problematika yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam memenuhi hak pekerjaan Penyandang Disabilitas adalah belum adanya Peraturan Daerah sebagai instrumen yang secara khusus membahas hak Penyandang Disabilitas dan kesesuaian formasi/jabatan dengan tingkat disabilitas yang dimiliki, untuk itu solusinya adalah Pemerintah Daerah adalah harus merumuskan Peraturan Daerah yang membahas secara khusus hak Penyandang Disabilitas dan lebih memperhatikan formasi/jabatan yang tepat dan sesuai dengan tingkat disabilitas pelamar.

Actions (login required)

View Item