PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PUTUSAN MK NO.128/PUU-XIII/2015 TENTANG PENGHAPUSAN SYARAT DOMISILI BAGI CALON PERANGKAT DESA (STUDI KABUPATEN TULUNGAGUNG)

Yuyun Puji Lestari, 17104153059 (2019) PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PUTUSAN MK NO.128/PUU-XIII/2015 TENTANG PENGHAPUSAN SYARAT DOMISILI BAGI CALON PERANGKAT DESA (STUDI KABUPATEN TULUNGAGUNG). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (11MB)
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (328kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (115kB) | Preview
Preview	Text BAB 1.pdf Download (233kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (517kB) | Preview
	Text BAB III.pdf Download (234kB)
	Text BAB IV.pdf Download (312kB)
	Text BAB V.pdf Download (483kB)
	Text BAB VI.pdf Download (90kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (180kB)

Abstract

ABSTRAK Skripsi yang di tulis oleh Yuyun Puji Lestari, Nim.17104153059, dengan judul“Pandangan Masyarakat terhadap Putusan MK No.128/PUU-XIII/2015 tentang Penghapusan Syarat Domisili bagi Calon Perangkat Desa di Kabupaten Tulungagung” Jurusan Hukum Tata Negara(Syiasah Syar’iyah), Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung yang dibimbing oleh Prof. Dr. H. A Hasyim Nawawie,SH,.M.S.I Kata Kunci : Pandangan Masyarakat, Mahkamah Konstitusi, Perangkat Desa Penelitian ini dilatar belakangi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Penghapusan Syarat Domisili bagi Calon Perangkat Desa, yang mana putusan ini di anggap sesuatu yang baru khususnya bagi sebagian masyarat desa. Akibatnya melahirkan isu-isu diantaranya: Isu eksploitasi, Isu hak warga desa terabaikan, tentu anggapan-anggapan tersebut sangat berpengaruh dalam pembentukaan opini publik yang simpang siur. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah:1.Bagaimana Pelaksanaan Putusan MK No.128/PUU-XIII/2015 terhadap Penghapusan Syarat Domisili bagi Calon Perangkat Desa di Kabupaten Tulungagung?2.Bagaimana Pandangan Masyarakat terhadap Putusan MK No.128/PUU-XIII/2015 tentang Penghapusan Syarat Domisili bagi Calon Perangkat Desa di Kabupaten Tulungagung? 3.Bagaimana hukum terhadap Penghapusan Syarat Domisili bagi Perangkat Desa ditinjau dari Hukum Islam ? Adapun yang menjadi tujuan skripsi ini adalah : 1.Untuk mengetahui pelaksanaan terhadap Putusan MK No.128/PUU-XIII/2015 tentang Penghapusan Syarat Domisili bagi Calon Perangkat Desa di Kabupaten Tulungagung.2.Untuk mengetahui pandangan Masyarakat terhadap penghapusan syarat domisili bagi calon perangkat desa.3.Untuk mengetahui Hukum terhadap Penghapusan Syarat Domisili bagi calon Perangkat Desa di tinjau dari prefektif Hukum Islam.Metode Penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Pada penelitain ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah;1).Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ternyata sudah diterapkan, faktanya pada penjaringan Calon Perangkat desa dari Desa Bono Kecamatan Boyolangu di wilayah Kabupaten Tulungagung pada tanggal 06 april 2019, banyak warga dari desa lain ikut tes dalam pencalonan perangkat desa.2.Namun Pandangan Masyarakat Desa asli Tulungagung masih bersikap kekeluargaan yang kental,faktanya masyarakat masih sangat sensitif dibuktikan masyarakat cenderung nyaman dan merasa terayomi apabila memilih dan mendapatkan perangkat desa dari penduduk setempat. 3.Sesuai QS.al-Mulk ayat 15 dan QS. Ali Imron ayat 28 pada Hukum Islam tidak ada hukum yang mengharamkan, asalkan bukan orang kafir maka Hukum Islam memperbolehkan.

Actions (login required)

View Item