IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi tentang Tempat Khusus Parkir Insidental di GOR Lembupeteng)

LAILATUL MAHMUDAH, 17104153051 (2019) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi tentang Tempat Khusus Parkir Insidental di GOR Lembupeteng). [ Skripsi ]

Preview	Text COVER.pdf Download (896kB) | Preview
	Text ABSTRAK.pdf Download (360kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (218kB)
	Text BAB I.pdf Download (413kB)
Preview	Text BAB II.pdf Download (812kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (424kB) | Preview
Preview	Text BAB IV.pdf Download (722kB) | Preview
Preview	Text BAB V.pdf Download (706kB) | Preview
	Text BAB VI.pdf Download (186kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (234kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Lailatul Mahmudah, NIM: 17104153051, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi tentang Tempat Khusus Parkir Insidental di GOR Lembupeteng), Jurusan Hukum Tata Negara, IAIN Tulungagung, 2019, Pembimbing: Lailatul Nikmah, M.Pd.I. Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah tentang Perparkiran, Hukum Islam Penelitian dilatarbelakangi bahwa sekalipun telah diatur dengan tegas dalam Peraturan Daerah namun antara fakta di lapangan dengan standar normatif belum ada kesesuaian. Dalam Pasal 31 dijelaskan Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir harus didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisiensi dan berorientasi pada harga pasar, faktanya petugas parkir menarik retribusi melampaui regulasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Selain itu juga tidak memperoleh izin dari Bupati atau Dinas Perhubungan, serta tidak menyetorkan hasil retribusi jasa usaha ke Dinas Perhubungan. Fokus penelitian: 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Tempat Khusus Parkir Insidental GOR Lembupeteng? 2) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan di Tempat Khusus Parkir Insidental GOR Lembupeteng ditinjau dari perspektif hukum Islam? Metode penelitian: 1) Pendekatan: kualitatif, jenis penelitian lapangan 2) Lokasi penelitian di GOR Lembupeteng Kabupaten Tulungagung. 3). Kehadiran peneliti: peneliti hadir di lokasi penelitian. 4) Sumber Data: a) Data primer: Kepala UPTD Perparkiran Kabupaten Tulungagung, juru parkir, Satpol PP bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan masyarakat pengguna jasa layanan parkir insidental. b) Data skunder: dokumentasi, serta arsip-arsip penting lainya. 5) Prosedur Pengumpulan Data: Observasi, wawancara, dan dokumentasi, 6) Tehnik Analisis Data: reduksi data, display atau sajian data, dan verifikasi/ penyimpulan data 7) Pengecekan keabsahan temuan: perpanjangan keikutsertaan, ketekunan/ keajegan pengamat, dan trianggulasi. Hasil penelitian: 1) Dalam pelaksanaanya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tidak diimplementasikan dengan benar pada area parkir kawasan GOR Lembupeteng, karena ketika sedang berlangsung penyelenggaraan acara di GOR Lembupeteng, juru parkir mematok tarif yang tidak sesuai dengan Peraturan. Untuk kendaraan roda dua Rp 3.000,00 hingga 5.000,00 sedangkan kendaraan roda empat Rp 10.000,00 hingga Rp. 20.000,00. Juru parkir tidak mendapatkan izin dari Bupati atau Dinas Perhubungan, serta tidak menyetorkan hasil retribusi jasa usaha ke Dinas Perhubungan. 2) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 belum sesuai dengan hukum islam. Menurut hukum Islam, tindakan juru parkir di GOR Lembupeteng menaikkan tarif retribusi di luar pengetahuan pihak yang berwenang adalah tidak diperbolehkan, karena dapat merusak tali silaturrahmi yang dapat menjadikan konflik kerukunan. Islam menggariskan peraturan-peraturan yang wajib ditaati, diantaranya harus adanya kejujuran, adil, transparan, niat baik serta tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu, masyarakat memiliki kewajiban untuk mentaati peraturan yang telah dikeluarkan Pemerintah . Kedzaliman sudah nyata dilakukan oleh juru parkir dengan menarik retribusi melebihi aturan, akan tetapi saat ini Pemerintah khususnya Dinas Perhubungan belum mampu menangani permasalahan tersebut. Pemerintah belum adil dalam menerapkan hak dan kewajiban bagi warganya.

Actions (login required)

View Item