KETAATAN HUKUM MASYARAKAT KABUPATEN TRENGGALEK TERHADAP REGULASI PENGANGKATAN ANAK

PURWANTI, 12509174008 (2019) KETAATAN HUKUM MASYARAKAT KABUPATEN TRENGGALEK TERHADAP REGULASI PENGANGKATAN ANAK. [ Thesis ]

Preview	Text COVER.pdf Download (907kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (102kB) | Preview
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (67kB)
	Text BAB 1.pdf Download (49kB)
	Text BAB II.pdf Download (475kB)
	Text BAB III.pdf Download (43kB)
Preview	Text BAB IV.pdf Download (114kB) | Preview
Preview	Text BAB V.pdf Download (112kB) | Preview
Preview	Text bab VI.pdf Download (18kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (20kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Tesis dengan judul“Ketaatan Hukum Masyarakat Kabupaten Trenggalek tentang Regulasi Penggangkatan Anak” ini ditulis oleh Purwanti dengan Promotor Dr. Iffatin Nur, M.Ag.dan Dr. Kutbudin Aibak, M.H.I. Kata Kunci: Ketaatan, Pengangkatan Anak Di wilayah Kabupaten Trenggalek pengangkatan anak termasuk dalam katagori terbesar kedua setelah kota Surabaya. kasus pengangkatan anak di Kabupaten Trenggalek ini tingginya melampaui dari Kabupaten lain yang ada di Jawa Timur meskipun secara geografis wilayah Kabupaten Trenggalek berada pada daerah pesisir. Hal tersebut memungkinkan terjadinya praktik pengangkatan anak dibawah tangan, sehingga dapat berakibat penghilangan nasab anak dan permasalahan dalam kewarisan. Fokus dan pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pemahaman masyarakatKabupaten Trenggalek terhadap regulasi pengangkatan anak?, (2) Bagaimana ketataan hukum masyarakat Kabupaten Trenggalek terhadap regulasi pengangkatan anak? Tesis ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dengan regulasi yang ada tentang pengangkatan anak di Kabupaten Trenggalek sehingga kemudian berguna bagi masyarakat secara umum untuk bagaimana cara melakukan pengangkatan anak yang dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh hukum. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: (1) Pemahaman masyarakat Kabupaten Trenggalek terhadap regulasi pengangkatan anak yakni lebih mengarah kepada pemahaman bahwa pengangkatan anak dalam hukum adat, yakni lebih cenderung mengambil anak dari saudara, baik dari pihak isteri maupun dari pihak suami yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara orang tua kandung dan calon orang tua angkat, dilakukan berdasarkan adat kebiasaan masyarakat setempat dan disaksikan oleh masyarakat serta tokoh masyarakat. Namun untuk mendapatkan pengakuan hukum mereka juga mengajukan permohonan penetapan di Pengadilan Negeri supaya berkekuatan hukum tetap. (2) Ketaatan hukum masyarakat Kabupaten Trenggalek terhadap regulasi pengangkatan anak lebih cenderung kepada hukum positif, hal ini terbukti dengan lebih banyak penetapan di Pengadilan Negeri dibandingkan yang ada di Pengadilan Agama. InidikarenakankarenapemahamanmerekaterhadappengangkatananakdanarahandariDinasSosial. Mereka beranggapan penetapan dari Pengadilan Negeri lebih menjamin kesejahteraan anak angkat dibandingkan penetapan di Pengadilan Agama, termasuk diantaranya mengenai hak waris.

Actions (login required)

View Item