PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG LARANGAN PELACURAN

RIKA SANJAYA PUTRI, 17104163087 (2020) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG LARANGAN PELACURAN. [ Skripsi ]

Preview	Text COVER.pdf Download (7MB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (1MB) | Preview
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
Preview	Text BAB II.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB IV.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB V.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB VI.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Rika Sanjaya Putri, 17104163087. Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran. Jurusan Hukum Tata Negara, IAIN Tulungagung, 2020, Pembimbing: Dr. Zulfatun Ni’mah, S.H,I., M.Hum Kata Kunci: Penegakan, Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini di latar belakangi oleh Kabupaten Situbondo yang memiliki Perda No 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran, tapi pelacuran masih banyak di peraktekan dan juga dapat ditemukan beberapa kawasan lokalisasi hingga saat ini yang masih aktif salah satunya Bandhengan, Gunung Sampang dan warung remang–remang yang ada di jalur pantai utara (pantura). Keberadaan Prostitusi bertentangan dengan Citra Situbondo sebagai Kota SANTRI dan Bumi Sholawat Nariyah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2004 tentang larangan pelacuran? 2) Bagaimana Penegakan Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2004 tentang larangan pelacuran ditinjau dari Siyasah Dusturiyah ? Tujuan penelitian 1) Untuk mengetahui penegakan Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran di Situbondo. 2) Untuk mengetahui bagaimana penegakan Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran ditinjau dari Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan data ini mengunakan tiga 3 jenis yaitu: 1) Tehnik observasi, yaitu teknik observasi dilakukan dibeberapa tempat untuk mengetahui keadaan dan keberadaan lokasi prostitusi yang masih aktif hingga saat ini di Kabupaten Situbondo yaitu Bandengan dan Gunung Sampang. 2) Tehnik wawancara mendalam, Subyek yang pertama di wawancari adalah Satpol PP yang sangat berperan aktif didalam tanggung jawab dan menjalankan peraturan daerah nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran. 3) Tehnik dokumentasi, dokumentasi yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penegakan hukum meliputi peraturan daerah, jurnal ilmiah, buku dan website. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data yang dilakukan secara interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 27 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran sejauh ini belum efektif , hal ini disebabkan oleh factor kaidah hukumnya yang tidak lengkap, hanya berfokus pada bagaimana melarang pelacuran, tetapi tidak mengatur bagaimana penanganan setelah dilarang, faktor sarana atau fasilitas pendukung masih sangat minim, aparat penegak hukumnya kurang menjalankan sebagaimana tugasnya dengan maksimal dam kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi masih rendah. Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 27 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran, secara tujuan telah sesuai dengan prinsip dar'ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih (mencegah kemudaratan diutamakan dibanding mengambil manfaat dari sesuatu), namun dalam pengaturan belum komprehensif sehingga sulit ditegakkan.

Actions (login required)

View Item