KEBIJAKAN PEMBINAAN ATLET CABANG OLAHRAGA RENANG DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

LINGGAR ANNISA RIMADHANI, 12103173007 (2021) KEBIJAKAN PEMBINAAN ATLET CABANG OLAHRAGA RENANG DI KABUPATEN TULUNGAGUNG. [ Skripsi ]

Preview	Text COVER.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (219kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (43kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (357kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (454kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (224kB) | Preview
Preview	Text BAB IV.pdf Download (494kB) | Preview
Preview	Text BAB V.pdf Download (366kB) | Preview
Preview	Text BAB VI.pdf Download (126kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (308kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Linggar Annisa Rimadhani, NIM. 12103173007, Kebijakan Pembinaan Atlet Cabang Olahraga Renang, Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, 2021, Pembimbing: Abd. Khoir Wattimena, M.H Kata Kunci : Kebijakan, Pembinaan atlet, Cabang olahraga renang. Penelitian ini dilatarbelakangi karena pembinaan atlet renang di Kabupaten Tulungagung masih belum berjalan secara maksimal dan kesejahteraan para atlet renang belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam hal ini PRSI Kabupaten Tulungagung, KONI Kabupaten Tulungagung, dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga bertugas sebagai penyusun kebijakan untuk pembinaan atlet. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Kebijakan Pembinaan Atlet Cabang Olahraga Renang di Kabupaten Tulungagung, 2)Bagaimana Kebijakan Pembinaan Atlet Cabang Olahraga Renang di Tulungagung berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. 3) Bagaimana Kebijakan Pembinaan Atlet Cabang Olahraga Renang dalam perspektif Fiqih Siyasah. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripisikan bagaimana kebijakan pembinaan atlet cabang olahraga renang di kabupaten Tulungagung, 2) Untuk menganalisis kebijakan bagaimana pembinaan attlet cabang olahraga renang berdasarkan Undnag-undang Nomor 3 Tahun 2005 di Kabupaten Tulungagung, 3) Untuk menganalisis bagaimana kebijakan pembinaan atlet cabang olahraga renang dalam perspektif fiqh siyasah. Metode penelitian yang digunakan yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam pengecekan keabsahan, peneliti menggunakan metode triangulasi. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa: 1) Kebijakan pembinaan atlet cabang olahraga renang di kabupaten Tulungagung masih berjalan kurang maksimal dikarenakan keterbatasan dalam penyediaan sarana dan prasarana pembinaan yaitu kolam renang dan peralatan renang, pelaksanaan kompetisi yang belum berjalan sesuai agenda yang ditetapkan PRSI, pemberian penghargaan kepada pelatih dan kurangnya pengawasan dan peninjauan pelaksanaan kebijakanpembinaan atlet. 2) Kebijakan pembinaan atlet cabang olahraga renang berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional sudah berjalan sesuai Pasal 27 tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi. Namun masih belum sesuai dengan Pasal 67 tentang Prasarana dan Sarana Keolahragaan dan Pasal 86 tentang Penghargaan. 3) Dalam perspektif fiqih siyasah, dalam pembuatan kebijakan haruslah mementingkan kebaikan dan kesejahteraan para atlet. Hal ini sudah sesuai dengan salah satu konsep kaidah Fiqih dan sudah sesuai dengan konsep Fiqih Siyasah, yakni Tasharruf (tindakan) seseorang imam terhadap harus dihubungkan dengan kemaslahatan. Namun dalam penerapan kebijakan masih belum sesuai fiqih siyasah hal ini menunjukkan pemerintah daerah masih belum sepenuhnya amanah dalam tugasnya, maka sesuai dengan kaidah Jika amanah telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi. Terkait pemakaian baju renang untuk atlet perempuan muslim, jika dilihat dari tujuan atlet itu maka termasuk dalam keadaan darurat seperti kaidah Kemudharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang.

Actions (login required)

View Item