POLITIK HUKUM PEMBAKUAN PERAN GENDER DALAM HUKUM KELUARGA (Analisis Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Tahun 2020)

MUHAMMAD LUTFI ASHAR, 12509184009 (2020) POLITIK HUKUM PEMBAKUAN PERAN GENDER DALAM HUKUM KELUARGA (Analisis Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Tahun 2020). [ Thesis ]

Preview	Text COVER.pdf Download (560kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (344kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (178kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (283kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (444kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (214kB) | Preview
Preview	Text BAB IV.pdf Download (258kB) | Preview
Preview	Text BAB V.pdf Download (178kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (268kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK ABSTRAK Muhammad Lutfi Ashar (12509184009), Politik Hukum Pembakuan Gender Dalam Hukum Keluarga (Analisis Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Tahun 2020)”. Pembimbing: Dr. Zulfatun Ni’mah S, H. M. Hum. dan Dr. Hj. Nur Fadhilah, S. H., M. H. Kata kunci : politik hukum, pembakuan gender, RUU Ketahanan Keluarga Penelitian dalam tesis ini dilatarbelakangi oleh masuknya RUU Ketahanan Keluarga pada Prolegnas tahun 2019. Hal ini menyebabkan polemik publik karena isi dari rancangan tersebut dinilai oleh sekelompok masyarakat dapat menurunkan bahkan menghambat proses kesetaraan gender. Muatan yang kontoversial berkaitan dengan pembakuan peran gender. Rumusan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pembakuan peran gender pada RUU Ketahanan Keluarga? (2) Bagaimana politik hukum pembakuan peran gender pada RUU Ketahanan Keluarga? Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mendeskripsikan pembakuan peran gender pada RUU Ketahanan Keluarga (2) Menganalisis politik hukum pembakuan peran gender pada RUU Ketahanan Keluarga. Metode Penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian pustaka (library research). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dianalisis dengan content analysis dan descriptive analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pembakuan peran gender pada RUU Ketahanan Keluarga terdiri dari dua yaitu pembakuan peran gender suami dan pembakuan peran gender istri. Pembakuan gender suami terdapat dalam pada pasal 25 ayat (2) menguatkan ideologi patriarkhi dimana suami memegang tanggung jawab keluarga. Sedangkan pembagian peran gender istri yang terdapat pada pasal 25 ayat (3) menguatkan ideologi ibuisme, paham dosmetikasi perempuan pada Panca Dharma Wanita. (2) Politik hukum pembakuan peran gender pada RUU Ketahanan Keluarga memiliki konfigurasi politik demokratis. Hal ini ditandai dengan partai politik dan parlemen yang kuat, sehingga mampu menentukan haluan atau kebijakan negara. Meskipun konfigurasi politik demokratis, namun melahirkan produk hukum yang ortodoks, karena adanya faktor “variabel antara” yaitu hubungan kekuasaan.

Actions (login required)

View Item