PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PADA PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN SIYASAH SYAR'IYYAH (Studi pada Pemberitaan Media Massa Online Tahun 2021 di Jawa Timur)

ZANUBA ARIFIA AZIZ ZAMZAM, 12103183132 (2022) PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PADA PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN SIYASAH SYAR'IYYAH (Studi pada Pemberitaan Media Massa Online Tahun 2021 di Jawa Timur). [ Skripsi ]

Preview	Text COVER.pdf Download (509kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (318kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (145kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (264kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Download (406kB)
	Text BAB III.pdf Download (83kB)
	Text BAB IV.pdf Download (233kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (340kB) | Preview
Preview	Text BAB VI.pdf Download (71kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (181kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Skripsi dengan judul “Pemberian Ganti Kerugian Pada Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Perspektif Hukum Positif dan Siyasah Syar’iyyah (Studi pada Pemberitaan Media Massa Online Tahun 2021 di Jawa Timur)” ini ditulis oleh Zanuba Arifia Aziz ZamZam, NIM. 12103183132, Jurusan Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (Fasih), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, dibimbing oleh Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag, M.H.I. Kata Kunci: Pemberian Ganti Kerugian, Pengadaan Tanah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Siyasah Syar’iyyah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya proses pengadaan tanah yang membuat pemilik hak atas tanah masih enggan melepaskan tanahnya karena pemberian ganti kerugian yang dirasa masih tidak sesuai dengan harga yang ada di pasaran atau harga yang wajar sehingga masyarakat tidak bisa membeli tanah kembali. Pemberian ganti kerugian yang dilakukan oleh pemerintah, mulai sejak perencanaan obyek tanah yang akan dipakai pembangunan untuk kepentingan umum, persiapan, pelaksanaan hingga penyerahan hasil yaitu memberikan ganti kerugian beserta pelepasan hak atas tanahnya. Hal ini menyebabkan pengadaan tanah yang dilakukan masih belum bisa menyelesaikan masalah dalam melindungi hak milik masyarakat pada pemberian ganti kerugian yang layak dan adil. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Pemberian Ganti Kerugian pada Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Pemberitaan pada Media Massa Online Tahun 2021 di Jawa Timur?, 2) Bagaimana Pemberian Ganti Kerugian pada Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum perspektif Hukum Positif?, 3) Bagaimana Pemberian Ganti Kerugian pada Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah?. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis Pemberian Ganti Kerugian pada Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Pemberitaan pada Media Massa Online Tahun 2021 di Jawa Timur. 2) Untuk menganalisis Pemberian Ganti Kerugian pada Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum perspektif Hukum Positif. 3) Untuk menganalisis Pemberian Ganti Kerugian pada Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum perspektif Siyasah Syar’iyyah. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu dokumentasi. Dalam analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif (analysis descriptive) dan analisis isi (content analysis) dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach) yang diperoleh melalui pemberitaan pada media massa online tahun 2021 di jawa timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pemberitaan pada media massa online tahun 2021 di Jawa Timur mengenai Pemberian Ganti Kerugian pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum memiliki banyak sudut pandang yang berbeda baik dari masyarakat maupun dari pemerintah. Namun, meskipun demikian pemerintah berupaya penuh dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang terdampak pengadaan tanah, sehingga dapat memberikan kehidupan yang layak. 2) Pemberian ganti kerugian sebagai syarat pengganti pelepasan hak atas tanah adalah amanah undang-undang No. 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah dan Peraturan Presiden No. 148 tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pemberian ganti kerugian dianggap sebagai solusi dalam pelepasan hak atas tanah dalam pengadaan tanah karena sebagai penghormatan kepada pemilik hak atas tanah karena tanahnya diambil alih untuk pembangunan kepentingan umum. Pemberian ganti kerugian sebagai syarat dalam pengadaan tanah masih memiliki permasalahan. Namun, pemberian ganti kerugian yang sudah ditentukan oleh pemerintah masih belum sesuai dengan keinginan masyarakat dengan alasan harga yang ditawarkan oleh pemerintah tidak sesuai dengan harga pasar dan jauh dari harga wajar yang menyulitkan masyarakat untuk membeli tanah kembali, sehingga proses pengadaan tanah mengalami kendala dalam pelepasan hak atas tanah milik masyarakat, 3) Pemberian ganti kerugian pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam Siyasah Syar’iyah sudah sesuai dengan prinsip Islam, dimana Islam memperbolehkan melakukan pelepasan hak atas tanah atau pengadaan tanah dengan syarat memberikan ganti kerugian dengan prinsip keadilan, tidak berupaya untuk mendzalimi hak milik masyarakat, dan bertujuan untuk kemaslahatan orang banyak. Oleh karena itu, pelaksanaan pemberian ganti kerugian merupakan salah satu penghormatan terhadap pemilik tanah dan melindungi hak asasi warga negara Indonesia.

Actions (login required)

View Item