RHEZA NOERBANGGA HAIKHAL ACHMADA, 12103183102 (2022) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG IZIN PENEBANGAN POHON DAN/ATAU PEMINDAHAN TAMAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]
|
Text
COVER.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (293kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (168kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (451kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (510kB) | Preview |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (111kB) | Preview |
|
|
Text
BAB IV.pdf Download (306kB) | Preview |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (379kB) | Preview |
|
|
Text
BAB VI.pdf Download (168kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (233kB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK RHEZA NOERBANGGA HAIKHAL ACHMADA, 12103183102, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Izin Penebangan dan/atau Pemindahan Taman dan dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung), Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2022, Pembimbing: Dr. H. M. Darin Arif Mualifin, S.H., M.Hum. Kata Kunci : Implementasi, kewenangan, perizinan, pengawasan, penebangan pohon. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman yang belum diterapkan dengan baik dan secara optimal, ditambah lagi dengan kewenangan dan tupoksi yang masih belum jelas menyebabkan terjadinya kebingungan di masyarakat ketika akan mengajukan permohonan izin penebangan pohon dan pengawasan penebangan yang terkadang tidak berjalan dengan baik. Serta, peran serta masyarakat akan menjaga, mengawasi, memantau dan pemberian laporan ketika ada penebangan pohon serta pengetahuan masyarakat mengenai lingkungan juga masih kurang. Rumusan masalah yang diangkat adalah: 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Izin Penebangan dan/atau Pemindahan Taman? 2) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Izin Penebangan dan/atau Pemindahan Taman? Tujuan penelitian adalah: 1) Untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman. 2) Untuk menganalisis tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan kondensasi data dan menarik kesimpulan. Sedangkan pengecekan keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu: 1) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan mekanisme pemberian izin, tata cara dan syarat pemberian izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman masih belum diatur dalam Peraturan Bupati untuk memperkuat Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 serta ketidakjelasan pemegang kewenangan dan tupoksi yang ada pada Peraturan tersebut dan yang ada dilapangan jauh berbeda yang menyebabkan tumpangtindih dalam pemberian izin tersebut. Selain itu, peran serta masyarakat dalam pemberian dan penyampaian laporan/informasi jika menemukan penebangan pohon dan/atau pemindahan taman belum terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya pengetahuan dan sikap tidak pedulian masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. 2) Ditinjau dari Fiqh Siyasah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman ini belum sesuai dengan ketentuan dalam Qur’an Surat An-Nisa Ayat 58 tentang penyampaian amanah dan penetapan kebijakan yang seharusnya jelas dan tidaklah kaku mengenai mekanisme penebangan pohon dan/atau pemindahan taman. Peran serta masyarakat juga sudah dikatakan telah terlaksana dengan baik meskipun pada penyampain dan pemberiain informasi/laporan ketika melihat penebangan pohon dan/atau pemindahan taman masih belum terlaksana dengan baik.
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | Hukum > Hukum Tata Negara |
Divisions: | Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum > Hukum Tata Negara |
Depositing User: | 12103183102 RHEZA NOERBANGGA HAIKHAL ACHMADA |
Date Deposited: | 17 Jun 2022 01:37 |
Last Modified: | 17 Jun 2022 01:37 |
URI: | http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/26210 |
Actions (login required)
View Item |