MOCH. BACHRUL ULUM, 12103183097 (2022) KEDUDUKAN DIRECT-RECORDING ELECTRONIC (DRE) PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN DI INDONESIA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMILIHAN DAN SIYASAH DUSTURIYAH. [ Skripsi ]
|
Text
COVER.pdf Download (746kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (423kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (100kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (530kB) | Preview |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (480kB) |
||
Text
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (182kB) |
||
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (551kB) |
||
Text
BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (178kB) |
||
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (349kB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK MOCH. BACHRUL ULUM, 12103183097, Kedudukan Direct-Recording Electronic (DRE) Pada Pelaksanaan Pemilihan Di Indonesia Perspektif Undang-Undang pemilihan dan Siyasah Dusturiyah, Prodi Hukum Tata Negara, Jurusan Syariah, Falkutas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatillah Tulungagung, 2022, Pebimbing : Dr. Dian Ferricha, S.H., M.H. Kata Kunci : E-voting, Direct-Recording Electronic (DRE), Pemilihan Penelitian ini di latarbelakangi oleh tindak kecurang serta kekurangan pada pemilihan menggunakan kertas yang telah mendorong perkembangan pada metode baru yaitu dengan menggunakan teknologi digital, yang mana kekurangan dari penggunaan kertas seperti surat suara yang tidak sah, tidak adanya surat suara pengganti apabila ada yang salah dalam memberi tanda, dan masih banyak yang lainnya, Maka penggunaan teknologi digital ini dapat menangulangi kekurangan dari penggunaan kertas tersebut. Dari berbagai jenis teknologi digital yang paling sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, jujur, dan adil adalah Direct-Recording Electronic (DRE) yang mana penggunaanya seperti komputer pada umumnya. Serta pada pengguanaan metode ini juga telah didukung dengan adanya peraturan yang memperbolehkan pengunaan teknologi pada Pemilihan yaitu pada pasal 85 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang. Rumusan masalah yang diangakat adalah : 1) Bagaimanakah kedudukan Direct-Recording Electronic (DRE) dalam Pemilihan di Indonesia pada pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang? 2) Bagaimana Pelaksanaan Direct-Recording Electronic (DRE) pada Pemilihan di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah? Tujuan penelitian adalah: 1) Untuk Mendeskripsikan kedudukan Direct-Recording Electronic (DRE) dalam Pemilihan di Indonesia pada pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang. 2) Untuk Menganalisis Pelaksanaan Direct-Recording Electronic (DRE) pada Pemilihan di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dan jenis penelitian studi pustaka (library research). Teknik mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruang perpustakaan. Penelitian ini juga menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach).
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | Hukum > Hukum Tata Negara |
Divisions: | Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum > Hukum Tata Negara |
Depositing User: | 12103183097 MOCH. BACHRUL ULUM |
Date Deposited: | 02 Jan 2023 07:49 |
Last Modified: | 02 Jan 2023 07:49 |
URI: | http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/32008 |
Actions (login required)
View Item |