ANALISIS YURIDIS PENGATURAN HAK UNTUK DILUPAKAN (RIGHT TO BE FORGOTTEN) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

KARUNIA FITRI RAHMADANI, 12103193040 (2023) ANALISIS YURIDIS PENGATURAN HAK UNTUK DILUPAKAN (RIGHT TO BE FORGOTTEN) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (563kB) | Preview
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (383kB)
Preview	Text BAB I.pdf Download (462kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (494kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (607kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (440kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (838kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Repository staff only Download (307kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (421kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya problematika yang peneliti temukan dalam pengaturan hak untuk dilupakan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana pengaturan hak untuk dilupakan dalam UU ITE tersebut masih belum memadai hingga dapat menjadi batu sandungan tersendiri dalam implementasinya nanti. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pengaturan hak untuk dilupakan dalam UU ITE.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1)Bagaimana konsep pengaturan hak untuk dilupakan (right to be forgotten) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?; 2)Bagaimana potensi ketegangan terkait pengaturan hak untuk dilupakan (right to be forgotten) dengan pengaturan hak atas informasi dan kebebasan berekspresi di Indonesia?; 3)Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pengaturan hak untuk dilupakan (right to be forgotten) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1)Untuk memahami konsep pengaturan hak untuk dilupakan sebagai bagian dari perlindungan data pribadi dan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2)Untuk mengidentifikasi dan menguraikan permasalahan dan hubungan antara konsep pengaturan hak untuk dilupakan dengan pengaturan hak lain khususnya hak atas informasi dan kebebasan berekspresi di Indonesia, sehingga dapat dirumuskan batasan dan cakupan ruang lingkupnya secara jelas; 3)Untuk memahami konsep pengaturan hak untuk dilupakan (right to be forgotten) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang�Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jika ditinjau dari sudut pandang fiqh siyasah dusturiyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan sumber data utama dari peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelaah arsip atau studi pustaka. Sedangkan, metode analisis data dilakukan dengan menganalisa data menggunakan metode deskriptif dan analitis, penafsiran dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian dari analisis yuridis pengaturan hak untuk dilupakan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut: 1)Konsep pengaturan hak untuk dilupakan dalam UU ITE masih memiliki banyak problematika antara lain, terdapat pasal-pasal multitafsir yang menyebabkan kekaburan norma, tidak terdapat sinkronisasi pada pengaturan hak untuk dilupakan dalam UU ITE dan peraturan pelaksananya, serta belum spesifiknya peraturan pelaksana yang dibuat; 2)Konsep pengaturan hak untuk dilupakan masih mengalami tumpang tindih dengan pengaturan terkait hak publik atas informasi dan kebebasan berekspresi; 3)Pembentukan peraturan terkait hak untuk dilupakan memiliki konseptual yang sama dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah.

Actions (login required)

View Item