PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPRD) PEREMPUAN KOTA KEDIRI TAHUN 2014-2019

MUHAMMAD NASIKIN, 17104163076 (2022) PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPRD) PEREMPUAN KOTA KEDIRI TAHUN 2014-2019. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (989kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (292kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (136kB)
Preview	Text BAB I.pdf Download (304kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (575kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (256kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (370kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (353kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Repository staff only Download (192kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (213kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi UU Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 56 ayat (2) tentang pemilihan umum, bahwa dalam daftar bakal calon, setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan. Dengan adanya pengaturan hukum keterwakilan perempuan, diharapkan anggota dewan perempuan dapat mengambil inisiatif dalam membentuk kebijkan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat umum terlebih mengenai kepentingan perempuan dan anak. Rumusan masalah (1) Bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi anggota DPRD perempuan Kota Kediri tahun 2014-2019? (2) Bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi anggota DPRD perempuan Kota Kediri tahun 2014-2019 menurut Siyasah dusturiyah? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dan menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah obsevasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data menggunakan kondensasi data (data condensation), paparan data (data display) dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verifying). Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Fungsi legislasi anggota DPRD perempuan Kota Kediri tahun 2014-2019 dilaksanakan dengan mengusulkan rancangan peraturan daerah yaitu Raperda Jaminan Kesehatan, Penyelenggaraan Pengembengan Kota Layak Anak, Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika, Bantuan Pendidikan Siswa dan Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu, Pengarus Utamaan Gender. dan membahasnya dalam sidang paripurna DPRD sampai tahap persetujuan. (2) Ditinjau dari Siyasah dusturiyah fungsi legislatif yang dijalankan oleh anggota DPRD perempuan Kota Kediri tahun 2014-2019 telah sesuai dengan prinsip syariat Islam yaitu asas musyawarah, amar ma’ruf nahi munkar dan kemaslahatan rakyat sebagaimana tuntunan Al Qur’an, Hadis dan pendapat para ulama ahli fikih. Kata kunci: Fungsi Legislasi, Perempuan, DPRD Kota Kediri, Siyasah Dusturiyah

Actions (login required)

View Item